BATURAJA, fornews.co – Kemelut di tubuh DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), seakan tak pernah selesai. H Rusli Matdian, mantan Ketua DPD PAN rupanya masih “belum move on” usai dipecat sebagai Ketua partai berlambang matahari terbit itu. Perlawanannya masih berlanjut.
Melalui kuasa hukumnya Chairul Nopriansyah SH dan rekan, H Rusli Matdian melayangkan gugatan terkait Surat Pemberhentian Sementara dirinya sebagai Ketua DPD PAN OKU, dari DPW PAN Sumsel, Nomor: PAN/ 06/ A/KPTS/ K-S/ 003/ III/ 2018, ke Pengadilan Negeri (PN) Baturaja.
“Gugatan tersebut sudah teregister di PN Baturaja, dengan nomor register perkara perdata No:13/ PBT-G/ 2018/ PN.BTA,” ungkap Chairul di PN Baturaja, Kamis (12/07).
Lalu apa maksud dan tujuan gugatan tersebut? Dijelaskan Chairul, tujuannya adalah untuk mengembalikan nama baik H Rusli Matdian dan mengembalikan pada jabatannya semula sebagai Ketua DPD PAN OKU. Dijelaskan Chairul, bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 lalu, H Rusli dapat surat pemberhentian sementara sebagai Ketua PAN OKU dari DPW PAN Sumsel.
Dua hari setelah itu, atau 26 Maret, penggugat atau Pak Rusli membalas isi surat tersebut dan mengirimkannya ke Mahkamah DPP PAN yang beralamat di Jakarta. Isinya, sanggahan dari SK pemberhentian itu.
“Namun sampai tenggang 60 hari, tidak ada jawaban atau balasan dari Mahmakah DPP PAN terkait sanggahannya itu,” imbuhnya.
Jadi lanjut dia, mengacu pada UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 2008 tentang Parpol pada pasal 32, kalau penyelesaian perselisihan internal di mahkamah partai tidak selesai 60 hari, maka harus diselesaikan ke PN.
“Makanya H Rusli Matdian memasukkan gugatan ke PN, kemarin. Pokok gugatannya, bahwa SK yang dikeluarkan DPW PAN tidak sesuai AD/ ART PAN. Itu sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 9 tentang prinsip bentuk dan mekanisme pemberian sanksi berupa peringatan tertulis,” katanya.
Lebih lanjut diterangkan bahwa dalam hal ini, tergugat (DPW PAN Sumsel) tidak pernah mengirimkan surat teguran tertulis itu ke H Rusli langsung. Justru langsung memberikan surat pemberhentian sementara.
“Lagian pula, 9 DPC PAN di OKU, sebenarnya tidak berhak lagi mengajukan Musdalub. Karena 9 DPC ini sudah membuat surat pernyataan diatas materai tanggal 18 November 2017 yang menyatakan tidak mau dilantik sebagai ketua DPC. Berarti yang bersangkutan tidak berhak jabat ketua DPC sesuai AD/ ART PAN,” papar Chairul.
Musdalub DPD PAN OKU, yang dilaksanakan di Kota Prabumulih, beberapa waktu lalu, sambung dia, juga dinilai cacat hukum. Karena berdasarkan AD/ ART PAN, bahwa Musdalub bisa dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari DPC.
“Di OKU, ini DPC PAN ada 13. Yang tandatangani cuma 7 DPC. Dari 2/3 itu seharusnya 9 DPC yang tandatangan. Jadi Musdalub itu tidak penuhi syarat alias cacat hukum,” tambahnya.
Gugatan ini, kata Chairul akan mereka tembuskan ke KPU, Panwaslu dan Kesbangpol. Dalam gugatan itu, mereka juga memasukkan permohonan kepada ketua KPU untuk tidak menerima pencalonan legislatif dari PAN untuk tahun 2019, sebelum ada kekuatan hukum tetap dari PN.
“Intinya kembalikan hasil Musda PAN yang dilaksanakan di OKU Timur dan batalkan Musdalub di Prabumulih,” tandasnya (gus)
