PALEMBANG, fornews.co-Ketua DPD Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) Sumsel Anita Noeringhati menyatakan, saat ini keterwakilan perempuan pada legislatif di 17 kabupaten/kota Sumsel masih sangat rendah.
“Keterwakilan perempuan di Sumsel hanya sekitar 17,33% dan itu masih sangat rendah. Seperti di Ogan Ilir (OI) dari 40 anggota DPRD hanya 2 perempuan, yang parah di Mura, dari 45 anggota dewan hanya satu perempuan, artinya hanya 2,2%. Ini yang perlu di perjuangkan, keterwakilan perempuan di Sumsel masih jauh dari harapan,” ujarnya, saat memberi keterangan pers di Media Center DPRD Sumsel, Jumat (24/03).
Atas dasar itulah, politisi wanita Partai Golkar menilai, pekerjaan rumah KPPI sumsel bukan hanya tentang keterwakilan perempuan, tapi juga dengan anak dan keluarga. Ketua Fraksi Golkar DPD Sumsel ini melanjutkan, seperti dari sembilan fraksi di DPRD Sumsel, hanya dia yang menjadi ketua fraksi.
“Itu alasan mengapa KPPI harus dibentuk di Sumsel. Karena saya dan Holda (Anggota Komisi V DPRD Sumsel), konsen pada pembangunan pemberdayaan perempuan. Selain itu, perempuan lintas politik di Sumsel bisa bergabung untuk mewujudkan visi yang sama, walau dari awal tidak mudah untuk mewujudkan itu,” tukasnya.
Wakil Ketua DPD KPPI Sumsel dan juga Ketua Panitia Pelantikan Pengurus KPPI Sumsel Ir Holda menuturkan, mengapa memilih strategi membangun perempuan politik menuju Sumsel Gemilang, karena di Sumsel sendiri ada 11 parpol. “Memang berat untuk menggerakkan peremuan untuk maju. Karena peran perempuan di DPRD bukan hanya duduk dikursi, tapi bagaimana dari semua pekerjaan yang dilakukan politisi perempuan mencerminkan kepeloporan perempuan,” tuturnya.
Sementara, Ketua Umum KPPI Dwi Septiawati Djafar memaparkan, ada empat misi besar KPPI yang harus dicapai, yakni memberikan pendidikan politik agar masyarakat cerdas secara politik. Kemudian, mendorong keterwakilan perempuan, karena hingga hari ini Indonesia belum memenuji kuota 30% keterwakilan perempuan, masih di kisaran 11%-an.
“Nah di tahun 2019 nanti, keterwakilan tersebut terpenuhi. Selanjutkan advokasi kebijakan publik, yang berpihak pada pemenuhan hak hak anak, perrmpuan dan keluarga. Karena perempuan tidak bisa dipisaahkan dengan hak hak keluarga. Membangun sinergitas terjejaring. KPPI diharapkan bisa menginisiasi perempuan yangg bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara,” paparnya.
Politisi PKS ini menyampaikan, bahwa semua anggota dari organisasi yang dipimpinnya ini terdiri dari aktifis perempuan lintas parpol. Semua anggotanya punya keinginan bersama mengayunkan langkah dalam satu visi. Program pemerintah puasat yang telah dijalankan, yakni pengokohan pengurus KPPI, yang saat ini sduah memliki 22 DPD tingkat daerah.
“Kita dapat dukungan dari Kemendagri sebagai mitra membangun pemerintah. Nanti akan mengajukan program penguatan kapasitas pemimpin perempuan. Karena, saat ini baru 73 pimpinan daerah, baik sebagai wakil maupun pimpinan daerah,” tandasnya. (tul)
