PALEMBANG, fornews.co – Meski Provinsi Sumatra Selatan telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, namun implementasinya di lapangan dinilai belum maksimal.
Penilaian itu disampaikan Ketua Umum KONI Sumsel Hendri Zainuddin saat melakukan audensi ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel, Rabu (12/02). Menurut Hendri, penerapan Perda Olahraga harus segera dimaksimalkan karena Sumsel mulai kesulitan mendapatkan atlet potensial sejak di bangku sekolah.
“Jadi percuma kita sudah ada Perda Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan kalau tidak ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Pendidikan. Karena penerapan Perda tersebut merupakan wewenang Diknas. Seharusnya penerapannya sudah harus berjalan agar pembinaan atlet usia dini bisa kita laksanakan,” ujar HZ.
Menurut HZ, untuk mengoptimalkan pembinaan olahraga secara berjenjang di Sumsel, KONI segera melakukan koordinasi dengan Diknas untuk menindaklanjuti hal tersebut. Bahkan, HZ juga meminta Dispora berperan aktif membantu implementasi Perda tersebut.
“Kita mulai krisis atlet, sementara PON di Papua tidak lama lagi. Artinya kita harus segera mengambil langkah yang tegas untuk mengantisipasi hal ini. Jika perlu, kita mulai dulu dari Kota Palembang untuk segera menerapkan Perda tersebut dengan melaksanakan kompetisi di setiap sekolah yakni cabor atletik,” tegasnya.
Sekretaris Umum KONI Sumsel Suparman Romans menambahkan, dalam Perda Olahraga juga disebutkan pemerintah daerah dapat memberikan porsi yang lebih terhadap cabang olahraga (cabor) atletik, sebagai cabor unggulan.
“Dengan adanya Perda ini pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada cabor atletik sebagai unggulan. Jika melihat situasi tersebut, artinya pada PON Papua tahun ini merupakan puncak dari penampilan rata-rata atlet tersebut. Kita harus segera menyiapkan atlet binaan usia dini, salah satunya melalui penerapan Perda Olahraga,” katanya.
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Sumatera Selatan Akhmad Yusuf Wibowo mengatakan, Perda Olahraga merupakan dasar kepastian hukum bagi pembuat keputusan untuk memberikan penghasilan yang layak, peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan jaminan keselamatan bagi para pelaku olahraga.
“Ini adalah payung hukum yang menjadi acuan pemerintah. Dengan adanya Perda ini kita jadi punya dasar yang kuat untuk membangun olahraga dan memotivasi semangat atlet, pelatih dan pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya. Jadi kita tidak perlu bingung lagi, khususnya dalam pemberian dana hibah, bonus dan lain-lain,” kata yusuf.
Selain adanya pemberian penghargaan, menurut dia, Perda Olahraga juga menjamin hak atlet berprestasi untuk mengikuti kejuaraan olahraga pada setiap tingkatan, didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum, serta mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari organisasi cabang olahraga.
“Kalau untuk penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat istimewa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk lain sesuai aturan. Namun tentu saja pemberian penghargaan akan disesuaikan dengan kemampuan daerah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan khusus diberikan satu bentuk penghargaan yang bermanfaat bagi penerima,” tambahnya. (ije/rel)
