PALEMBANG, fornews.co-Sidang lanjutan atas kasus suap terhadap Bupati Banyuasin non aktif yaitu Yan Anton Ferdian, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Palembang, Kamis (26/01), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut terdakwa Zulfikar Muharrami, dua tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan penjara.
“Terdakwa Zulfikar, terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,” ujar JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Feby Dwiyandospendy SH.
Setelah mendengar pembacaan tuntutan JPU KPK, majelis hakim yang di Ketua Arifin SH didampingi hakim anggota Paluko Hutagalung SH, dan Haridi SH, menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pledoi (nota pembelaan) dari terdakwa Zulfikar atau kuasa hukumnya Rizka Fadly.
“Sidang ditutup, dan akan kembali dilanjutkan pekan untuk mendengarkan nota pembelaan atau pledoi dari kuasa hukum terdakwa,” tutup Arifin.
Terungkap dalam persidangan, terdakwa Zulfikar yang merupakan seorang kontraktor mengakui, telah memberikan uang yang totalnya mencapai Rp7,3 miliar kepada Bupati Banyuasin non aktif melalui orang kepercayaannya Sutaryo. Pemberian uang sendiri untuk memuluskan perusahaannya mendapat proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) Banyuasin, sejak tahun 2013.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang sebesar Rp229,8 juta dan 11.200 dolar AS dari Yan Anton Ferdian. Dari Sutaryo, KPK menyita Rp50 juta yang diduga merupakan bonus dari Yan Anton. Kemudian dari tangan Kirman, KPK menyita bukti setoran biaya naik haji ke sebuah biro perjalanan sebesa Rp 531.600.000 untuk dua orang atas nama Yan Anton dan istrinya. (bay)
