PALEMBANG, fornews.co – Kuasa hukum para terdakwa korupsi dana hibah Pemprov Sumsel 2013, menuding kalau dakwaan Jakwa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung), tidak jelas dan tidak sesuai.
Demikian itu disampaikan kedua kuasa hukum terdakwa Laonma L Tobing dan Ikhwanudin, pada agenda eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Palembang, Senin (20/03). Tim kuasa hukum Ikhwanuddin mengatakan, sebagai Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumsel, kalau kliennya sudah menjalankan tugas sesuai perintah jabatan. Pihaknya sudah verifikasi yang sesuai. Namun, penentuannya seharusnya kembali kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dirinya menerangkan, pada akhir tahun Kesbangpol telah memasukkan dana sebesar Rp30 miliar kepada sejumlah 360 LSM dan Ormas. Kemudian, ada pada tanggal 25 Februari 2013 ada tambahan sebesar Rp5 miliar, sehingga total sekitar Rp35 miliar. “Dari verifikasi tersebut ada beberapa yang kurang dari 3 tahun. Seharusnya yang menjadi penentu itu tim TAPD,” katanya.
Kemudian, data yang dimiliki terkait jumlah LSM dan Ormas penerima dana hibah yang usianya kurang tiga tahun berbedan dengan JPU. Yakni laporan yang diterimanya ada 126 LSM dan Ormas kurang dari tiga tahun, sedangkan dari JPU sendiri 137 LSM dan Ormas. “Sehingga disimpulkan yang SKT kurang dari 3 tahun tidak jelas. Karena itu, kami menanggapi dakwaan yang dituduhkan pun tidak jelas,” ujarnya.
Demikian pula dengan kuasa hukum Laonma PL Tobing, Albab Setiawan, yang mengatakan bahwa terdakwa sudah menjalankan tugasnya sebagai kepala pengelolaan keuangan dan aset daerah. Menurutnya, sebagai BPKAD, tugas pokoknya hanya menganggarkan belanja langsung dan lain sebagainya, bukan dalam kapasitas pengguna anggaran. “Dalam tugas ini sendiri tentunya ada UU yang melindunginya,” ucapnya.
Selain itu, dalam surat dakwaannya tidak ada verifikasi tapi bagian lain ada verifikasi, seharusnya penuntut umum melakukan penelitian terlebih dahulu. “JPU itu memberikan dakwaan tanpa melihat fungsi terdakwa sebagai BPKAD,” ujarnya.
Karena itu, dirinya meminta majelis hakim untuk menyatakan dakwaan JPU tidak sesuai. Selain itu pihaknya juga meminta untuk batal demi hukum karena tidak sah. “Kami meminta agar status terdakwa dilepaskan dan kami juga meminta untuk dikembalikan lagi nama baik mereka,” tukasnya.
Menanggapi eksepsi tersebut, JPU Tasjrifin MA meminta waktu satu minggu untuk menjawab eksepsi yang diberikan kedua terdakwa bersangkutan. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim, Saiman mengatakan, dikarenakan dua majelis hakim lainnya pada minggu depan tidak dapat hadir sehingga pihaknya memutuskan untuk melanjutkan persidangan pada Kamis (30/03) mendatang. (bay)
