PALEMBANG, fornews.co – Pemkab Muba menjadi daerah yang tercepat se-Indonesia dalam melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2018. Berkat itu, Pemkab Muba mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
Sebelumnya juga pada 17 Januari lalu, Pemkab Muba di bawah komando Bupati Dodi Reza Alex menjadi yang tercepat dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 (Unaudited).
Ini merupakan dua tahun berturut-turut Kabupaten Muba menjadi yang tercepat dalam penyampaian LKPD dan LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muba. Sebelumnya, pada 29 Januari 2018 Muba menjadi daerah yang tercepat dalam penyampaian LKPD TA 2017 dan menjadi yang tercepat pula se-Indonesia dalam Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017 oleh BPK RI Perwakilan Sumsel yang diterima pada 29 Maret 2018.
“Muba luar biasa dan pantas jadi cermin bagi daerah lainnya di Indonesia dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Anggota V BPK RI, Isma Yatun di sela Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2018, di gedung BPK RI Perwakilan Sumsel, Selasa (19/03).
Menurut Isma Yatun, upaya-upaya yang dilakukan ini menunjukkan bahwa komitmen Bupati Muba dan DPRD Muba benar-benar melaksanakan pengelolaan keuangan secara benar.
“Artinya ini menjadi hal sangat prioritas bagi kepala daerah di Muba dan DPRD. Kami sangat apresiasi Muba menjadi yang pertama di Indonesia dan tercepat dan berhasil pula meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tuturnya.
Kepala Perwakilan BPK RI Sumsel, Maman Abdul Rahman mengatakan, capaian opini WTP yang didapat Muba ini sudah diperiksa oleh kalangan profesional BPK RI Perwakilan Sumsel.
Dikatakan, apa yang sudah dilakukan Pemkab Muba bersama DPRD Muba ini harus dipertahankan dan diharapkan bisa menginspirasi daerah lain dalam upaya pengelolaan keuangan yang transparan.
“Upaya yang dilakukan Pemkab dan DPRD Muba ini kiranya dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk komitmen dan konsisten dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan, prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan pihak legislatif dan eksekutif.
“Alhamdulillah Muba menjadi yang pertama di Indonesia yang tercepat di LHP, dan diimbangi juga meraih opini WTP ke-enam kali berturut-turut dalam laporan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dodi mengucapkan terima kasih kepada pihak auditor BPK RI yang juga turut bekerja ekstra dalam melakukan pemeriksaan selama 45 hari di Muba.
“Ini bagian motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, dan Pemkab Muba akan terus melakukan koordinasi dan meminta arahan supaya pengelolaan keuangan daerah di Muba semakin lebih transparan,” tukasnya.(bas)
