PALEMBANG, fornews.co – Dengan sisa waktu empat bulan ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel terus menggeber sosialisasi, agar partisipasi pemilih Pemliu 2019 di Bumi Sriwijaya ini mencapai target 77,5 persen.
Namun, tidak mudah untuk bisa mencapai target tersebut. Ada banyak hal yang harus dilalui KPU sebagai penyelenggara. Salah satunya, bagaimana memaksimalkan masa sosialisasi dengan anggaran dan waktu yang terbatas.
“Untuk meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2019, KPU Sumsel akan mengerahkan ratusan petugas untuk door to door ke rumah warga, mensosialisasikan tata cara nyoblos untuk 17 April 2019 mendatang,” ujar Komisioner KPU Sumsel, Amrah Muslimin, saat menjadi pembicara pada Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Jurnalis Parlemen (FJP) dan KPU Sumsel, di ruang Banggar DPRD Sumsel, Sabtu (08/12).
Amrah menerangkan, cara demikian sangat efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Selain door to door, pihaknya juga akan menyebar 225.000 petugas KPU se Sumsel yang dinilai dapat menghemat anggaran. Kemudian, KPU juga akan memanfaatkan media sosial untuk terus mensosialisasikan tahapan pemilu 2019 mendatang.
“Kami tak hanya berpaku pada kegiatan yang ada anggaran saja. Door to door akan kami lakukan. Minimal 1 petugas mendatangi 10 rumah dengan membawa contoh surat suara dan mengajarkan bagaimana cara nyoblos. Bahkan tak menutup kemungkinan biduan orgen tunggal akan dijadikan duta untuk mensosialisasikan pemilu,” terangnya.
Terlepas dari cara tersebut, KPU berharap partai politik ikut berperan meningkatkan partisipasi pemilih, dengan cara menawarkan calon-calon kompeten dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019 mendatang. Tapi, Amrah mengakui, ada banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih, diantaranya calon yang diusung parpol tak sesuai selera yang diinginkan masyarakat, peran serta stakeholder kurang maksimal dalam mensosialisasikan pemilu.
“Kami sangat bersyukur ada forum jurnalis parlemen yang ikut berkontribusi seperti FGD yang digelar hari ini. Semoga dengan kegiatan ini, dan keterlibatan semua kalangan, partisipasi pemilih 2019 terus meningkat,” tukasnya.
Melihat kondisi di Sumsel dan cara yang akan dilakukan KPU, Pengamat Politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) Sumsel, Bagindo Togar menilai, justru dengan adanya Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berbarengan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg), akan ada magnet kontestasi.
“Disini (pilpres) ada rivalitas. Karena calon petahana akan menghadapi calon yang dulu pernah dihadapinya, ya aroma balas dendam dari partai el clasico lah. Nah, ketika pemilu nanti, jumlah lima lembar kertas suara itukan tak bisa dipisahkan. Otomatis, pemilik suara ikut mencoblos kertas suara DPRD,” katanya.
Jadi, ungkap Bagindo, berbarengannya pilpres dan pileg pada Pemilu 2019 ini menguntungkan pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU. Karena gaung atau echo politiknya sangat tinggi.
“Tingga bagaimana kualitas yang diciptakan penyelenggaranya. Mulai dari waktu penyelenggaraan, kerapian, fair, hingga menghindari praktik-praktik kecurangan seperti politik uang,” ungkapnya, seraya menambahkan, jika tidak berbarengan dengan pilpres, tegas Bagindo, maka akan banyak pihak yang skeptis.
Sementara, Wakil Ketua DPD Gerindra Sumsel, Sujarwoto menuturkan, Partai Gerindra Sumsel tak ingin ketinggalan peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mendatang.
“Ya kita mendongkrak partisipasi pemilih dengan cara merangkul kaum ibu-ibu alias emak-emak, merangkul kaum ulama, tokoh masyarakat dan kaum muda milenial. Sangat penting merangkul semua kalangan ini, sehingga mereka tahu pemilu dan pada akhirnya partisipasi pemilih meningkat,” tuturnya.
Kemudian, ujarnya, peran media massa juga tak kalah penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sebab dengan pemberitaan yang santer terkait pemilu, maka masyarakat paham dan mengerti siapa saja calon pemimpin dan waktu serta cara menyoblos. (tul)
