PALEMBANG, fornews.co – Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Musi Banyuasin akan selalu dimonitor dengan pengawasan yang ketat. Di bawah komando Bupati – Wabup Muba Dodi – Beni, Pemkab Muba akan terus meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam melakukan pengawasan.
Salah satunya sinergi Pemkab Muba tersebut dimaksimalkan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan menghadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Tri Handoyo AK MBA di Griya Agung, Rabu (19/2/2020) Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin melalui Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi menegaskan Pemkab Muba akan terus bersinergi dengan BPKP Sumsel dalam upaya mengelola anggaran yang tepat dan transparan.
“Pemkab Muba akan terus meningkatkan sinergi dengan BPKP Sumsel, terlebih dalam pengawasan penggunaan anggaran dana desa (DD) yang dikelola perangkat desa,” ungkap Apriyadi.
Dikatakan Apriyadi, Pemkab Muba akan terus komitmen menjalankan anggaran secara transparan, terlebih Muba sejak lama sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes)
Pemkab Muba mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Tri Handoyo AK MBA yang telah resmi dikukuhkan dan kepada Kepala BPKP Sumsel sebelumnya Gillbert AH Hutapea selamat mengemban amanah di tempat yang baru.
“Semoga silaturahmi terus terjaga, dan selalu berkoordinasi antara Pemkab Muba dengan BPKP Sumsel,” kata Apriyadi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Tri Handoyo AK MBA mengatakan, BPKP Sumsel akan terus memaksimalkan dan komitmen dalam upaya pengawasan dan pendampingan.
“Ini semua dilakukan demi terwujudnya efektivitas program-program pembangunan yang berjalan di Kabupaten/Kota di Sumsel,” pungkasnya.
Dalam kesempatan Pengukuhan Kepala Perwakilan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan Tri Handoyo AK MBA di Griya Agung, Rabu (19/2/2020) turut disaksikan Kepala BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh AK MBA, Gubernur Sumsel Herman Deru, Forkopimda Sumsel, serta Kepala Daerah dan Perwakilan Kepala Daerah dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel. (ari)
