PALEMBANG, fornews.co – Seluruh kepala daerah baik bupati dan wali kota se-Sumsel diimbau per 1 Januari 2025 nanti untuk melaksanakan penggunaan dana desa.
Hal tersebut diisampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, di Griya Agung Palembang, Kamis (12/12/2024).
Pada awal Januari 2025 nanti, sambung dia, pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN melalui TKD diharapkan bisa dilaksanakan. Hal yang sama juga diharapkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel Rahmadi Murwanto untuk bisa langsung dijalankan program dana desa.
“Kita sudah mengimbau bupati/wali kota segera di 1 Januari penggunaan dana desa bisa dijalankan, sehingga mendorong masyarakat desa dan bisa membantu perekonomian kita dengan baik,” ujar dia.
Elen mengatakan, penyerahan DIPA baik untuk Pemprov Sumsel maupun untuk 17 kabupaten/kota, serta DIPA KL instansi yang tahun 2025 naik sekitar Rp1,7 triliun.
Maka dari itu, kepada para bupati/wali kota dan kepala Instansi vertikal di Sumsel maupun secara nasional, diingatkan bahwa masih banyak tantangan ke depan. Jadi, perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global yang berpengaruh terhadap APBN termasuk APBD.
“Kepada bupati dan wali kota untuk berpikir kreatif bagaimana menciptakan kemandirian fiskal, ketergantungan kepada TKD semakin berkurang dengan semakin meningkatkan PAD-nya,” kata dia.
“Catatan dari Kemendagri, Sumsel ini ada di papan tengah, artinya porsi TKD-nya dengan porsi PAD-nya berimbang. Walaupun lebih sedikitnya banyak TKDnya,” imbuh dia.
Kemudian, ungkap Elen, diharapkan untuk kedepan PAD yang lebih banyak. Kalau PAD-nya lebih, dia yakin ketergantungan terhadap situasi global tidak akan banyak terpengaruh, sehingga lebih banyak program yang akan dijalankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan untuk pastikan setiap rupiah yang melalui APBN dan APBD itu memberi dampak kepada masyarakat. Artinya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas dia.
Khusus Kepala BPKP Sumsel, jelas Elen, diharapkan bisa memberi pendampingan bagi para satuan kerja di Sumsel, guna memastikan program yang dijalankan berdampak kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Kita harus memikirkan beberapa hal strategis misalnya ketahanan pangan, energi dan hilirisasi dan ini penting bagi kita karena ini salah satu karakteristik dan sumber dari ekonomi kita,” jelas dia.
Sementara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Rahmadi Nurwanto menerangkan, bahwa DIPA ini menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan yang lebih baik pada tahun 2025 dan juga 5 tahun kedepan.
Selain itu, daftar alokasi TKD diarahkan dapat mendorong belanja daerah yang efisien, efektif dan mendukung akselerasi kebijakan pemerintah dan daerah.
“Kita harus mendukung pengembangan biaya yang inovatif dengan target pendapatan daerah yang naik dengan cara optimalisasi pajak bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan menjaga iklim investasi,” terang dia.
Rahmadi menuturkan, bahwa APBN 2025 disusun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan. Ekonomi Sumsel tumbuh solid dengan kualitas perpajakan yang baik, inflasi Sumsel terkendali dibawah nasional tingkat pengangguran dan kemiskinan menunjukan tren penurunan. (kaf)
