JAKARTA, fornews.co — Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya peredaran konten viral, pemerintah menegaskan kembali pentingnya peran media arus utama sebagai rujukan publik.
Pesan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam dialog di program Apa Kabar Indonesia Pagi, Sabtu, 14 Februari 2026.
“Peran media mainstream menjadi semakin krusial untuk menjadi rujukan,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, media arus utama memiliki posisi strategis sebagai jangkar informasi ketika masyarakat dihadapkan pada konten media sosial yang meragukan.
Ia membayangkan publik akan kembali membuka kanal media kredibel (dapat dipercaya) untuk memverifikasi kebenaran informasi yang beredar cepat di ruang digital.
Pernyataan tersebut muncul di tengah perubahan lanskap komunikasi publik yang ditandai oleh dominasi platform media sosial, algoritma, serta budaya klik dan viralitas.
Pemerintah menilai kecepatan penyebaran informasi sering kali tidak diiringi ketelitian dan kedalaman.
Prasetyo menyoroti kecenderungan judul sensasional atau clickbait yang tidak selalu sejalan dengan isi berita.
Dalam pandangannya, format media sosial yang mengutamakan kecepatan kerap mengorbankan konteks dan kelengkapan informasi.
Sebaliknya, media arus utama dinilai memiliki ruang lebih panjang untuk menyajikan laporan berbasis data dan verifikasi.
Selain menekankan fungsi rujukan, pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada jurnalis dan perusahaan media yang selama ini meliput program serta capaian pemerintah.
Prasetyo mengakui kerja lapangan insan pers tidak ringan, terutama di tengah tekanan perubahan industri media dan persaingan digital.
“Atas nama pemerintah dan Bapak Presiden, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh media di tanah air,” katanya.
Namun pernyataan tersebut juga memunculkan diskursus lebih luas mengenai hubungan pemerintah dan media di era digital.
Di satu sisi, pemerintah mendorong penguatan jurnalisme faktual dan penanggulangan hoaks. Di sisi lain, ruang digital yang terbuka menuntut transparansi serta akuntabilitas kebijakan publik yang semakin tinggi.
Prasetyo menegaskan tanggung jawab kolektif untuk memastikan ruang digital tidak dipenuhi disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian.
Ia mengajak insan pers untuk menjaga profesionalisme, memperkuat demokrasi, serta konsisten mencerdaskan publik.
Pemerintah melihat media arus utama sebagai mitra dalam membangun narasi kebangsaan dan memastikan setiap program negara tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Tantangannya kini terletak pada bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan pers, kecepatan informasi digital, dan kebutuhan publik akan kebenaran yang terverifikasi.
Di tengah kompetisi algoritma dan budaya viral, pertaruhan bukan hanya pada siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling akurat.
