PALEMBANG- Publik di Tanah Air kerap langsung memvonis kinerja buruk, bila ada penyelenggara negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi tersangka korupsi.
Mantan Bupati OKU Timur Herman Deru menilai, bahwa dampak dari kurang sejahteranya penyelenggara negara tersebut, memungkinkan untuk terjadi penyelewangan. “Tapi, ketika penyelenggara negara disebut koruptor, itu seperti hal yang terburuk dalam masyarakat. Dari sinilah, sebenarnya penyelenggara, mulai tingkat lurah, camat yang berhadapan langsung dengan masyarakat butuh kesejahteraan,” ujarnya, saat berdialog dengan jurnalis di Bingen Cafe, Jumat (07/10).
Deru mengungkapkan, sebenarnya hal klasik ketika bicara tentang ajakan untuk tidak korupsi dan meningkatkan kesejahteraan. Namun dari hal klasik inilah perlu dibedah. Agar bisa diaplikasikan langsung ke masyarakat. “Saya tidak sepakat kalau korupsi itu jadi budaya Indonesia. Tapi mungkin, bisa jadi penyebabnya karena gaya hidup,” ungkapnya.
“Kalau dikaji tentang gaya hidup, itu relatif. Karena tiap orang itu beda beda dan tidak ada ukurannya. Ada yang hanya punya motor merasa sudah cukup.Tapi ada yang sudah punya mobil, malah ingin memperbaiki lebih baik. Karena itulah, memang sudah menjadi tugas kepala daerah untuk mengingatkan gaya hidup pegawai,” tukasnya.
Kandidat bakal calon Gubernur Sumsel ini melanjutkan, semua boleh bicara tentang pemberantasan korupsi. Tapi harus juga memperbaiki tunjangan penghasilan kepada penyelenggara negara. Hanya saja, jangan juga diberi pada saa suasana politik, melainkan memang karena kebutuhan.
Deru berujar, hal yang paling memungkinkan untuk memberantas korupsi itu, tidak lain dengan meningkatkan keimanan dan meningkatkan penghasilan pegawai. “Saya contohkan DKI Jakarta. Penghasilan lurah dan camat yang berhadapan langsung dengan masyarakat cukup tinggi. Tapi jangan lihat angkanya, karena jelas APBD DKI jelas jauh lebih besar dari Sumsel. Namun bagaimana spirit mereka untuk tidak melakukan korupsi ketika bertugas,” tandasnya. (tul)
