BATURAJA-Ketua DPRD OKU, Zaplin Ipani SE meminta kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab setempat, untuk memaklumi kebijakan rencana penghapusan Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) mengingat APBD yang tidak memadai.
“Kami (DPRD OKU), tentunya akan mempelajati terlebih dahulu kondisi keuangan daerah. Kalau anggaran kita memungkingkan, kenapa tidak TPP tetap diberikan. Tapi, jika keuangan kita tidak memungkinkan saya kira pegawai akan memaklumi hal itu,” ujarnya, saat ditemui di Gedung DPRD OKU, Jumat (07/10).
Politisi Partai Golkar OKU, ini menyampaikan APBD 2016, daerah ini mengalami devisit anggaran sekitar Rp163 miliar. Atas dasar ini, seluruh SKPD mengalami pemangkasan guna menyesuaikan keuangan daerah. “Hal ini mendorong kita harus mempelajari secara seksama dalam penganggaran. Hal yang sekiranya masih bisa ditunda atau tidak dilakukan keseluruhan, maka ditunda atau volumenya dikurangi. Yang jelas, kita tetap prioritaskan infrastruktur,” terangnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD OKU, Yopi Sahrudin menambahkan, sejak bulan Juli lalu, materi untuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platpon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sudah masuk ke dewan. Di dalamnya sudah termasuk mengenai pembahasan TPP PNS 2017.
“Di dalam KUA PPAS, terdapat TPP PNS untuk tahun 2017 yang kebesarannya mencapai Rp45 miliar. Jadi kita belum bisa memastikan TPP ini tetap ada atau tidak pada 2017 mendatang. Tergantung kemampuan keuangan daerah,” timpalnya.
Untuk pembahasan APBD induk 2017 sambung Yopi, masih menunggu final nomenklatur baru sesuai PP Nomor 18. Karena, ini akan berpengaruh terhadap program kerja SKPD itu sendiri, jika pembahasan APBD selesai, sementara nomenklatur masih dalam pembahasan atau belum diputuskan. “Kami masih menunggu itu. Kalau itu selesai pembahasan APBD induk segera dilakukan,”pungkasnya.(ibr)
