MUBA, fornews.co—Musi Banyuasin (Muba) berupaya menjadi kabupaten layak anak (KLA) setelah mendapat predikat Madya, dan kembali menargetkan predikat Nindya di tahun 2020.
Hal itu dibuktikan dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
Perda tersebut merupakan keputusan Bupati Muba Nomor 65/KPTS-DPPPA/2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Muba.
Perda tersebut juga merupakan bagian dari Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Implementasi KLA dan Perbup Nomor 102 tahun 2018 tentang Juknis KLA desa/kelurahan.
“Semua upaya sudah kita lakukan, semua klaster kita berdayakan harus sesuai Perda, semua dinas dikerahkan, kita lengkapi fasilitasnya, terutama anggaran,” sebut Bupati Muba, Dodi Reza Alex Noerdin.
“Semoga verifikasi ini mendapatkan hasil yang maksimal.”
Hal itu disampaikan Bupati Muba saat memimpin evaluasi KLA secara virtual di Ruang Rapat Serasan Sekate, Jum’at (18/6/2021).
Tim Verifikasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, kembali melakukan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) terhadap Muba.
Evaluasi KLA menjadi sangat penting melihat masih banyak hak-hak anak yang terabaikan.
Sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), Muba berupaya memberikan hak, layanan dan perhatian terhadap kebutuhan serta perlindungan anak.
Akta kelahiran dan kartu identitas anak secara gratis, terbentuknya forum anak, adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), menjadi komitmen Muba sebagai Kabupaten Layak Anak.
Suatu daerah akan disebut sebagai kabupaten atau kota layak anak, jika, mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak. Namun, harus melalui program dan kegiatan.
Hal itu dilakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan kegiatan serta pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat terjamin.
“Evaluasi KLA menjadi penting karena merupakan tolok ukur sejauh mana program pembangunan kabupaten berpihak pada pemenuhan dan perlindungan hak anak,” jelas Bupati Dodi Reza Alex Noerdin.
Menurut Bupati Muba, dengan adanya kabupaten layak anak (KLA) akan mampu melahirkan generasi berkualitas.
“Mewujudkan kabupaten layak anak sangat penting guna terwujudnya generasi yang berkualitas dan berdaya saing, sesuai dengan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muba tahun 2017-2022.”
Selain itu, jelas Bupati Muba, dengan terwujudnya KLA akan melahirkan generasi cerdas, sehat dan hebat.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Sri Prihantini Wijayanti, menjelaskan KLA di seluruh Indonesia telah ditetapkan dalam peraturan.
Peraturan itu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
“Pada era otonomi yang diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2002, pembangunan Kabupaten Layak Anak juga telah terintegrasi ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” terang Sri.
Bahkan, juga telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
“Maka, ke depan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dapat segera menyempurnakan Gugus Tugas KLA,”pungkas Sri. (adam)
