JOGJA, fornews.co — Muhammadiyah memastikan awal puasa jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, meski setiap tahun perbincangan mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) melulu mengemuka menjelang Ramadan 1447 Hijriah.
Pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, menjelaskan bahwa keputusan itu merujuk pada Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid.
Tahun ini menjadi fase penting karena Muhammadiyah resmi menggunakan KHGT sebagai acuan, menggantikan metode wujudul hilal.
Menurut Arwin, penetapan tersebut didasarkan pada terpenuhinya parameter astronomis dalam sistem KHGT, yakni tinggi hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana pun di permukaan bumi setelah terjadi ijtimak.
Untuk awal Ramadan 1447 H, kriteria itu tercapai di Alaska, Amerika Serikat, dengan tinggi hilal 5° 23’ 01” dan elongasi 8° 00’ 06”.
Secara astronomis, konjungsi awal Ramadan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB.
Setelah matahari terbenam, posisi hilal telah memenuhi parameter KHGT di wilayah tersebut, sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya sebagai 1 Ramadan.
Sementara itu, kondisi di Indonesia menunjukkan hilal masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam.
Kriteria pemerintah yang mengacu pada standar MABIMS tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dalam wilayah Indonesia diperkirakan belum terpenuhi.
Pemerintah melalui Kementerian Agama RI akan menunggu hasil rukyat dan sidang isbat sebelum mengumumkan keputusan resmi, yang kemungkinan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Arwin menegaskan, perbedaan ini bersifat metodologis sedangkan KHGT didasarkan pada prinsip kesatuan umat secara global (ittihad al-mathali’), sehingga ketika hilal terbukti memenuhi parameter di satu lokasi di bumi, ketetapannya berlaku menyeluruh.
Sementara pemerintah, di sisi lain, menerapkan pendekatan teritorial dengan kombinasi hisab dan rukyat.
Menurutnya, kedua pendekatan sama-sama memiliki landasan fikih dan argumentasi ilmiah.
Perbedaan yang muncul tidak berkaitan dengan akidah, melainkan implementasi kriteria dan cakupan keberlakuan.
Diskusi publik yang berkembang dinilai sebagai bagian dari proses penyempurnaan konsep kalender Islam.
KHGT menawarkan kepastian penanggalan jauh hari sebelumnya, sementara metode pemerintah tetap mengedepankan mekanisme verifikasi lapangan dan keputusan kolektif melalui sidang isbat.
Dengan demikian, potensi perbedaan awal Ramadan tahun ini menjadi ruang refleksi bagi umat dalam menyikapi keragaman pendekatan penentuan kalender Hijriah, sembari tetap menjaga persatuan dan saling menghormati perbedaan ijtihad.
