PALEMBANG, fornews.co – Bantuan atau sumbangan yang dibuat komite sekolah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMA dan SMK ternyata banyak dikeluhkan orang tua murid.
Bahkan, tak sedikit juga ada yang melaporkan kegiatan tersebut ke DPRD Sumsel.
Wakil Ketua DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki menyatakan, memang setiap musim PPDB tingkat SMA dan SMK pasti banyak mengalami pengaduan-pengaduan dari masyarakat ke DPRD Sumsel.
Terkait dengan komite sekolah ini, sambung dia, sebenarnya tidak bisa di generalisir bahwa setiap komite sekolah itu memungut biaya yang memang dengan dalih untuk pembangunan sekolah.
“Ya kita mengingatkan komite sekolah, jangan meminta bantuan untuk sekolah itu dipaksakan, apalagi mengancam wali murid. Bantuan atau sumbangan itu tidak boleh memberatkan. Sekolah sekolah ini sudah ada pos anggaran nya sendiri dari apbn dan APBD. Komite hanya sebagai tambahan,” ujar dia, Senin (5/6/2023).
Muchendi mengungkapkan, bahwa sumbangan itu sifatnya sukarela dan tidak untuk ke seluruh orang tua. Boleh menyumbang dan boleh juga tidak. Ketika sumbangan itu diberlakukan untuk seluruh orang tua, jatuhnya itu jadi pungutan dan itu tidak diperbolehkan.
“Kita minta kepala sekolah untuk mengevaluasi kebijakan komite yang sering memberatkan wali murid. Kita juga berharap pengelolaan dana bantuan tersebut harus transparan dan akuntabel,” ungkap dia.
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, karena banyaknya terjadi keluhan akan hal itu, maka dalam waktu dekat bersama Komisi V DPRD Sumsel akan memanggil pihak sekolah dan komite. Rencananya juga, DPRD Sumsel akan mendatangi langsung sekolah-sekolah saat kunjungan kerja khususnya yang ada pengaduan langsung dari masyarakat untuk dipertanyakan mengenai pungutan-pungutan yang dianggap liar dan memberatkan.
“Kita berharap hal itu jangan sampai terjadi, apalagi itu menggunakan biaya sampai puluhan juta. Ini kita ingatkan juga kepada Diknas Sumsel sebagai leading sector-nya, mengimbau dan mengevaluasi kepala-kepala sekolah agar bisa berkoordinasi dengan ketua-ketua komite sekolah di setiap tingkatan,” kata dia.
Meski demikian, Muchendi menuturkan, harus diakui ada beberapa daerah dan sejumlah sekolah juga yang memang butuh bantuan dari komite sekolah, tapi bukan sepenuhnya siswa diminta bantuan.
Lalu ada juga sekolah-sekolah yang memang dengan kondisi harus dibantu misal, bangunan sekolah tersebut hampir roboh dan tidak ada tindaklanjut dari pemerintah daerah.
“Hal-hal seperti itu yang memang sering disampaikan beberapa komite saat kita mengunjungi sekolah-sekolah. Tapi bila (pungutan) ini dirutinkan setiap PPDB yang harus membayar uang yang sudah dipatok harganya, itu tidak bisa dibenarkan,” tegas dia.
“Insyaallah akan kita panggil kepala sekolah, kepala Dinas Pendidikan dan komite, akan kita ingatkan untuk memperjelas dan sudah kita pastikan bahwa sekolah ini memang tidak ada aturan yang mengharuskan mewajibkan komite itu memungut biaya dari siswa-siswa baru ini,” tandas dia. (aha)
