PALEMBANG, fornews.co – Ombudsman RI menempatkan Kota Palembang dan Lubuk Linggau masuk Zona Hijau untuk Penilaian Kepatuhan, pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan, di Balai Kartini Jakarta, Selasa (05/12).
Sayangnya, hasil yang ditorehkan dua kota tersebut, tidak diikuti empat kabupaten/kota lainnya di Sumsel. Karena Ombudsman menempatkan Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Lahat, masuk dalam Zona Kuning. Kemudian memberikan predikat Zona Merah untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala menerangkan, sejak tahun 2013 Ombudsman menjalankan fungsi pencegahan Maladministrasi dengan melaksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar penyelenggara negara memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dalam Penilaian Kepatuhan ini, klasifikasi dilakukan dengan menggunakan Traffic Light System, yakni zona Hijau (Tinggi), zona kuning (Sedang) dan zona Merah (Rendah).
“Nah, Ombudsman telah melakukan survey standar pelayanan publik pada bulan Mei hingga Juli 2017. Untuk Sumsel, Penilaian Kepatuhan dilaksanakan di Kabupaten OKI, OKU, Lahat, Palembang, Lubuk Linggau dan Prabumulih,” terangnya, usai acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan, di Balai Kartini Jakarta, Selasa (05/12).
Adrianus menyatakan, dalam penelitian kepatuhan ini, penilaian kepatuhan ini dilakukan secara serentak pada tahun 2017 di 22 kementerian, 6 lembaga, 22 Provinsi, 45 Pemerintah Kota, dan 107 Pemerintah Kabupaten. Untuk proses penilaian pihaknya memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya. “Misal, ada atau tidak persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah. Penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survey,” ujarnya.
Adrianus menjelaskan, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling. Kemudian, metode observasi yang digunakan ialah dengan mengamati ketampakan fisik dari ketersediaan komponen pelayanan pada unit pelayanan publik kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. “Observasi dilakukan secara mendadak, yaitu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada UPP atau SKPD tentang waktu pelaksanaan observasi,” jelasnya.
Sementara di tempat terpisah, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, Astra Gunawan menuturkan, penilaian Kepatuhan ini seluruhnya merupakan kewenangan Ombudsman RI di tingkat pusat. Cukup disayangkan, untuk penilaian tahun 2017 ini masih ada daerah yang masuk pada zona merah. Bahkan, pemerintah kabupaten/kota yang dulunya masuk zona kuning pada saat dinilai, tetap tidak mengubah standar layanannya meskipun sudah diingatkan. “Hasilnya, Provinsi Sumsel mendapatkan 2 Zona Hijau yang diraih Kota Palembang dan Lubuk Linggau, 3 Zona Kuning diraih oleh Kota Prabumulih, Kabupaten OKI dan Kabupaten Lahat, 1 Zona Merah diraih oleh Kabupaten OKU,” tuturnya.
Menanggapi hasil Penilaian Kepatuhan ini, Astra memaparkan, Ombudsman RI Perwakilan Sumsel jauh sebelum penilaian ini dilakukan, telah berupaya dan meminta kepada kepala daerah beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk maupun tidak dalam objek Penilaian Kepatuhan Tahun 2017, untuk memenuhi standar pelayanan publik yang diawasi Ombudsman. Namun arahan ini masih belum sungguh-sungguh dilaksanakan oleh sebagian kepala saerah. “Padahal, Penilaian Kepatuhan tidak hanya sekadar pemberian penghargaan, tapi Ombudsman meminta agar standar pelayanan publik terpenuhi dalam rangka mencegah perbuatan maladministrasi,” paparnya.
Dengan adanya standar pelayanan publik, tambah Astra, maka tercipta transparansi, akuntabilitas, tidak diskriminasi, mencegah penundaan berlarut, mencegah calo, masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan, mencegah perbuatan melawan hukum, dan kepastian pelayanan. Kemudian, tidak terdapatnya maklumat pelayanan yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap pelayanan publik lebih besar. Standar biaya yang tidak dipublikasikan juga dapat menimbulkan praktek pungli, calo, dan suap yang menjadi lumrah di kantor pelayanan publik yang tersedia.
Harapan kami kedepan, kepala daerah mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi terhadap komitmen Sekda dan Kepala OPD, terhadap kewajibannya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Karena standar pelayanan publik merupakan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan, sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas. Pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi menurunkan kualitas pelayanan,” tandasnya. (tul)
