PALEMBANG, fornews.co – Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Sumsel, M Asrul Indrawan, mempertanyakan uang sejumlah Rp500 juta yang menjadi satu syarat pendaftarannya sebagai Ketua KONI Sumsel beberapa waktu lalu.
“Karena uang Rp500 juta yang menjadi satu syarat pendaftaran itu sesuai dengan kesepakatan diperuntukkan guna membayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar PAM,” ujar dia, Senin (1/4/2024).
Alasan Asrul mempertanyakan uang tersebut, karena dia mendengar kondisi KONI Sumsel yang saat ini tidak memiliki anggaran untuk membayar operasional kantor, hingga membayar transport staf KONI dan yang lainnya.
“Sebagai insan olahraga dan Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Sumsel, tentu menyangkan kejadian ini. Karena sangat memberatkan para atlet dan para pelatih menjelang PON nanti,” kata dia.
Padahal, ungkap dia, sebentar lagi atlet-atlet Sumsel harus melakukan persiapan untuk menghadapi PON Aceh-Sumut 2024 mendatang. Tentu sangat disayangkan pimpinan KONI Sumsel belum mampu mengatasi persoalan anggaran yang berpengaruh pada mandeknya operasional pembinaan olahraga.
“Semua atlet butuh amunisi seperti vitamin, makanan, pelatihan, pengawalan dari pelatih dan ofisial, untuk bisa merebut medali emas di PON Aceh Medan nanti. Bila kondisi KONI Sumsel didiamkan saja dan tidak diambil alih Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel, bisa dipastikan kondisi atlet akan lebih berbahaya,” ungkap dia.
Asrul menegaskan, pimpinan kepengurusan KONI Sumsel yang ada saat ini tidak usah repot-repot, karena masih banyak pegiat olahraga di Bumi Sriwijaya ini mampu mengurus KONI ini.
“Kalau tidak sanggup mengurus KONI, ya mundur saja. Kalau memang tidak mampu, sudah lepaskan. Untuk apa dibiarkan terjadi, malah membuat kisruh di dunia olahraga Sumsel,” tegas dia.
Asrul menilai, bila persoalan mengatasi pembayaran sekuriti, gaji karyawan, biaya rekening listrik maupun tagihan PAM KONI tidak mampu ditanggulangi, bukan tak mungkin bisa menjadi preseden buruk berkelanjutan. Seolah-olah, sambung dia, tidak ada orang yang mampu mengurus KONI Sumsel.
Sementara terpisah, Sekretaris Umum KONI Sumsel Tubagus Sulaiman menjelaskan, pihaknya sudah berusaha maksimal dan meminta semua pihak bersabar agar permasalahan keuangan ini bisa terselesaikan.
“Untuk memenuhi karyawan ini jumlahnya besar, kami berharap bersabar kami akan carikan solusinya. Kenapa dulu 6 bulan bisa bersabar menunggu sekarang hanya 3 bulan ini tidak bisa bersabar,” jelas dia.
Tubagus menerangkan, terkait masalah anggaran, ketika rapat pengurus yang baru tidak tahu akar masalahnya itu, mengapa sudah dianggarkan Rp 20,5 untuk PON tetapi dibintangi.
“Waktu rapat itu Ketua DPRD menjelaskan kenapa tidak bisa dicairkan, karena tidak memenuhi dan tidak bisa diverifikasi oleh Komisi V dan itu dari proposal yang lama tahun 2023 di bulan Juli bukan dari kita,” terang dia.
Berdasarkan penjelasan dari Plt Dirjen Kemendagri, kata Tubagus, hal ini sudah salah dari awal Komisi V DPRD dan KONI Sumsel memang tidak bisa di cairkan.
“Jadi solusinya ke pasal 68 PP nomor 12 tahun 2019, untuk keadaan mendesak jadi Pj Gubernur Sumsel bisa mengeluarkan kebijakan perubahan aturan keuangan daerah,” tandas dia. (aha)
