PALEMBANG, fornews.co – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Selatan (Sumsel), merilis temuan adanya beras oplosan yang dilakukan oknum Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Lahat. Upaya mendapat penghasilan lebih, oknum Bulog ini mencampur beras pengadaan 2017 yang berkualitas baik dengan beras kualitas buruk pengadaan 2016.
Kapolda Sumsel , Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengungkapkan, temuan (beras oplosan) ini berawal dari laporan dan keluhan masyarakat yang mendapati adanya beras tak layak konsumsi dari Bulog setempat. Di gudang Perum Bulog Subdivre Lahat, dilaporkan ada sebanyak 1.089 ton beras tak layak konsumsi yang merupakan pengadaan 2016. Disebut beras tak layak konsumsi karena selain sudah berubah warga (kuning kehitaman), beras itu juga pecah-pecah dan berbau.
“Dari 1.089 ton beras kondisi buruk itu, sekitar 200-an ton sudah diedarkan ke enam kabupaten/kota. Sebelum diedarkan, beras itu dicampur terlebih dahulu (oplos) dengan beras kualitas baik. Dari oplosan itu, sebanyak 39,3 ton belum sempat diedarkan dan tertahan di gudang, inilah yang kita amankan dan kita police line,” ungkap Agung saat konfrensi pers di Mapolda Sumsel, Senin (24/07).
Menurut Kapolda, di gudang tersebut, masih ada sekitar 800 ton beras tak layak konsumsi yang merupakan pengadaan 2016. Saat ini pun 800 ton beras tak layak ini sudah diamankan oleh tim Satgas Pangan Polda Sumsel, yang merupakan bagian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel.
“Beras oplosan ini sudah diedarkan di enam daerah yakni Lahat, Muaraenim, PALI, Empatlawang, Pagaralam dan Prabumulih. Kita sudah mendapatkan data di mana saja sebarannya. Kami juga akan koordinasi dengan daerah untuk tindakan selanjutnya,” terangnya.
Selain beras 39,3 ton, juga ada beberapa temuan lain yang menjadi barang bukti. Yakni dua unit drum beai yang dimodifikasi sebagai alat pengoplos, dua unit timbangan masing-masing 500 kilogram, satu unit mesin jahit, 25 karung kemasan 15 kilogram (kg) dan 25 karung kemasan 50 kg.
Ia menerangkan, dari temuan itu, tiga orang sedang diperiksa intensif di Mapolda Sumsel. Yakni Kepala Subdivre Lahat, Agus M. Juga ada Kepala Penanggungjawab Re-Proses, Adit dan Kepala Gudang Subdivre Lahat, Febri. “Kita masih periksa ketiganya. Informasi ini kita dapati minggu lalu, tim Satgas Pangan kita langsung ke lokasi dan hasilnya kita dapati ini,” bebernya.
Lebih jauhbdisampaikan Agung, kasus ini nantinya akan dikenakan Pasal 62(1) jo Pasal 8 ayay (1) huruf A UU Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun dan denda Rp2 miliar. “Kami tidak hanya fokus pada daerah ini, sekarang tim juga disebar ke daerah lain untuk menyelidiki dugaan kasus ini juga terjadi di daerah yang lain,” tegasnya, seraya menyebutkan, berdasar pemeriksaan, beras yang dioplos itu dijual ke pasaran dengan harga Rp7.200 per/kg sama halnya dengan harga jual beras layak konsumsi.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divre Sumsel, Bakhtiar AS membantah adanya pengoplosan beras. Bahkan ia menyatakan, mengoplos beras bermutu baik dengan beras tak layak konsumsi itu tidaklah bertentangan dengan hukum.
“Beras oplosan ini konsepnya harus dipahami bersama. Di sini, Bulog melakukan re-processing. Beras yang kualitasnya kurang bagus kita perbaiki. Ini didukung SOP (standar operasional prosedur). Beras dibersihkam dan dicampur. Menurut saya, ini tidak melanggar peraturan,” ucapnya.
Ia menerangkan, beras yang dimiliki Bulog adalah beras milik Pemerintah dan diperuntukan untuk beras raskin. Namun, dalam hal ini harus dalam kondisi baik. Karena akibat penyimpanan terlalu lama di gudang, maka kondisi beras kurang baik kualitasnya. Kemudian, Bulog meminta izin kepada pemerintah pusat untuk melakukan re-processing.
“Maka diterbitkanlah izin dari pemerintah pusat untuk melakukan re-processing. Re-processing itu ya membersihkan beras dari kutu atau jamur dan sebagainya,” papar Bakhtiar.
Jika benar-benar sudah tak layak, sambung Bakhtiar, maka barulah beras akan dilelang ke publik. Apabila kualitasnya sudah tak memungkinkan untuk diperbaiki, maka dilakukan lelang namun sebelumnya dilaporkan ke pemerintah pusat terlebih dulu. Re-processing itu bukan hanya dilakukan di Subdivre Lahat, namun juga dilakukan di daerah lainnya. (bay)
