YOGYAKARTA, fornews.co—Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan (UK) tahun 2021 di Kota Yogyakarta ditiadakan menyusul surat edaran dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Peniadaan pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan itu karena masa darurat Covid-19 kembali diperpanjang setelah angka aktif virus Covid-19 di Indonesia meningkat tajam.
Namun, UN dan UK, bukanlah syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penilaian akhir tahun ajaran menjadi standar kompetensi siswa.
“Peserta didik dinyatakan lulus setelah menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester,” ungkap Kepala Disdikpora Kota Yoguakarta, Budi Santoso Asrori, Jum’at (5/2/2021).
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta itu mengatakan, pihaknya akan mengoordinasikan kepada sekolah dalam mengevaluasi belajar siswa pada akhir tahun ajaran.
Adapun ujian yang dimaksud dilakukan dalam bentuk penugasan, tes secara daring, portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap, prestasi, dan kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan.
“Mekanismesnya sama seperti pada tahun 2020. Ujian dapat dilaksanakan dalam bentuk penugasan, evaluasi rapor. Sedangkan kelulusan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah,” jelas Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta.
Dicontohkan, pada tahun 2020 sebagian sekolah melakukan ujian secara daring, termasuk saat penilaian akhir semester pada Desember 2020. “Misalnya, ujian SMP di Kota Yogyakarta yang dilakukan secara daring dengan soal-soal mata pelajaran yang sama.”
Sementara untuk mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pihaknya masih mengkaji dan akan melakukan koordinasi dengan Disdikpora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar parameter terukur dan tidak menimbulkan masalah.
“Kami sedang fokus agar metode pembelajaran jarak jauh dapat efektif dan bisa diterima siswa dengan baik,” kata Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta.
Setidaknya, imbuhnya, aspek minimal pembelajaran dapat terpenuhi kualitasnya, karena belum diketahui sampai kapan pembelajaran jarak jauh selama pandemi akan selesai.
Terkait PPDB, pihaknya menekankan parameter dalam PPDB harus selektif dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat wilayah kota dan kabupaten di DIY tidak memiliki batas-batas terhadap anak bisa sekolah lintas Kabupaten-kota. (adam)
