PALEMBANG, fornews.co-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba menginginkan regulasi tentang pemakaian karet sebagai bahan campuran aspal di tingkat pusat bisa cepat diterbitkan.
“Kalau daerahkan bisa membuat perda, tapi kalau ada aturan dari pusat yang bisa mengendorse dan mendukung dari penggunaan aspal karet ini secara lebih cepat, selain tujuannya teknologi memang bagus untuk keadaan di Sumsel yang tanahnya labih, juga pendapatan di tingkat petani itu bisa naik,” ujar Bupati Muba, Dodi Reza Alex, usai menghadiri acara Rembuk Nasional, tenang Pemanfaatan Karet sebagai Salah Satu Bahan Baku Aspal-Jalan Menuju Pembangunan Rendah Emisi dan Pro Masyarakat, di Ballroom Hotel Aryaduta, Senin (04/12).
Dodi menjelaskan, pihaknya ingin agar para petani karet di Sumsel khususnya di Muba, dengan adanya aspal berbahan baku karet ini maka harga dari tingkat petani akan naik. Jadi, paling tidak keluhan selama ini bahwa petani menderita selama lima tahun terakhir ini, ada solusinya. “Hilirisasi salah satunya itu, dengan menggunakan aspal yang berbahan baku karet. Ini menjadi perhatian nasional dan sudah ada ujicoba. Sehingga kedepan nanti di Muba akan terapkan aturan jalan-jalannya wajib menggunakan aspal berbahan baku karet, agar program hilirisasi berjalan dan harga karet ditingkat petani akan naik,” jelasnya.
Putra sulung Gubernur Sumsel Alex Noerdin itu meneruskan, kebutuhan untuk aspal itu 1,6 juta ton pertahun, sedangkan berdasarkan kajian 5-7% bisa menggunakan campuran dari karet, sehingga dibutuhkan kurang lebih 80.000-100.000 ton per tahun. Sebagai permulaan itu sudah sangat baik. “Kemampuan Muba sendiri paling banyak, tidak akan kekurangan bahan bakunya, karena Muba punya 250.000 ton pertahun yang bisa digunakan untuk mensuplai bahan baku. Awal tahun depan, begitu ini selesai kita langsung berjalan, tahun depan bisa diterapkan di Muba,” tukasnya.
Sementara, Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi, yang menjadi pembicara pada Rembuk Nasional tersebut menuturkan, masalah yang dihadapi kabupaten/kota di Sumsel tentang karet ini sama, selama lima tahun terakhir harganya sangat menyedihkan.
“Pada momentum rembuk nasional ini, sayang kalau tidak ada rekomendasi-rekomendasi. Bahwa masalah karet ini bukan saja hanya di Muba, tapi dari Aceh, Kalimantan dan daerah lain juga mengalami persoalan yang sama. Jadi, alangkah baiknyadalam rembuk nasional ini menelurkan rekomendasi yang dibawa ke para decition maker. Tanpa ada muatan politis,” tuturnya.
Beni mendeskripsikan, pada hari ini, industri pemrosesan dan pabrik barang konsumen dengan bahan baku karet di Indonesia masih sedikit, sehingga sebesar 85% dari bahan karet mentah dan setengah jadi harus diekspor. Dari data itu, jelas bahwa dibutuhkan inovasi dan inisiatif baru dalam pengelolaan perkebunan karet di Indonesia, sehingga produktivitas dapat meningkat dan kemakmuran petani karet pun dapat ditingkatkan.
“Sebesar 80% perkebunan karet di Indonesia merupakan perkebunan karet rakyat. Kalau dapat dioptimalisasi dengan baik, maka industri karet di Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada perkebunan karet, khususnya masyarakat yang berada di wilayah yang memiliki perkebunan karet yang cukup luas, seperti di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Kalimantan Barat,” terangnya.
Potensi karet yang tinggi, sambungnya, dapat dilihat pada penggunaan karet yang sangat luas, mulai dari sebagai bahan material untuk membuat ban kendaraan, sarung tangan, benang elastis, bahan perekat dan lain – lain. Berdasarkan data dari The German Institute of Rubber Technology, tingkat konsumsi dunia akan karet pun cukup tinggi, yaitu 10 – 15 kg per orang per tahunnya.
Pada Rembuk Nasional tersebut, melahirkan beberapa rekomendasi, yakni komoditas karet harus masuk gerakan nasional; mendukung optimalisasi hilirisasi produk turunan karet itu sendiri; terkait aspal karet penting payung hukum, agar bisa dilakukan secara masif yang perlu standarisasi; tahun 2017 ke depan akan ada usaha dari pemerintah untuk melakukan peremajaan karet dengan dukungan stakeholder. (tul)
