PALEMBANG, fornews.co – Aljami’atuh Washliyah, sebuah organisasi keagamaan yang bergerak pada bidang dakwah dan pendidikan, menilai masih lemahnya pemahaman pemerintah terkait konsep memperlakukan kawasan cagar budaya sehingga banyak bangunan baru dengan menghancurkan bangunan lama (cagar budaya).
“Kalau pemerintah mengetahui bahwa cagar budaya itu konsepnya secara benar, saya yakin hal seperti itu (pembangunan) tidak terjadi,” kata Ketua Aljami’atuh Washliyah Palembang, Husni Tamrin kepada wartawan pada acara Seminar Pelsestarian dan Perlindungan Cagar Budaya Melalui Instrumen Hukum, di Aula Induk FKIP Unsri, Kamis (29/03/2018).
Oleh karenanya, kegiatan melibatkan mahasiswa Program Studi Sejarah FKIP Unsri, mengurai persoalan yang terjadi sehingga ada semacam pemahaman dan menyamakan konsep terhadap pemeliharaan dan perlindungan cagar budaya. Apalagi pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
“Kemajuan pembangunan di daerah ini tentu tidak diragukan dan dihindari. Apalagi akan ada Asian Games, pembangunan semakin pesat. Tetapi kita melihat, pembangunan ini menyinggung beberapa tempat yang merupakan peninggalan sejarah,” ucapnya.
Ia berharap, melalui kegiatan sehari (seminar) ini dapat memberikan pencerahan untuk menyamakan visi, menyamakan konsep pemeliharaan cagar budaya.
“Sehingga ke depan, stakeholder, pemerhati, profesional, pemerintah tidak lagi saling adu argumen, karena sudah sama. Dan ke depan, ritme pembangunan juga akan lebih lancar,” harapnya.
Husni mencontohkan, seperti (revitalisasi) Pasar Cinde yang merupakan bangunan peninggalan bersejarah. Kalau masing-masing pihak punya konsep yang sama, tentu tidak akan menimbulkan pro-kontra, tidak menimbulkan keresahan masyarakat karena konsep berbeda.
“Saya yakin kalau kemarin konsepnya sama, itu cepat selesai. Maka dari seminar ini, kita juga harapkan menjadi suatu pencerahan kita bersama, khususnya di Kota Palembang,” ucapnya.
Belum lagi bahwa daerah ini pusat kerajaan Sriwijaya, ada Kesultanan Palembang Darussalam, ditambah banyaknya peninggalan prasejarah seperti megalite, arca, kerangka manusia purba yang tersebar di Sumsel, seperti Lahat, OKU dan Pagaralam.
Seminar ini sendiri menghadirkan tiga orang pakar yakni, Prof Dr Agus Aris Munandar (Guru Besar Bidang Arkeologi Universitas Indonesia), Prof Dr Anna Erliyana SH MH (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), lalu Dr Reda Mantovani SH LLM (Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sumsel).
Ketua Panpel Seminar, Mukhlis mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk mensosialisasikan landasan hukum, ketika ada cagar budaya yang belum ditetapkan statusnya. Menurutnya, saat ini banyak cagar budaya yang sudah rusak dan tidak terpelihara.
“Untuk sekarang, nampaknya persepsi dari masyarakat, terutama masyarakat adat, penggiat budaya, praktisi-praktisi budaya dan pemerintah itu tidak sama,” tuturnya.
Dikatakan Mukhlis, kalau masyarakat penggiat budaya, masyarakat adat, prakstisi-praktisi kebudayaan, dengan pemerintah itu, ketika menganggap situs-situs bersejarah itu belum termasuk sebagai cagar budaya, sehingga bisa diolah-olah.
“Contohnya Cinde. Cinde itu kan luar biasa, bangunan pra sejarah, bangunan yang sangat bersejarah. Apalagi Bukit siguntang, salah satu situs pra sejarah karena telah ada di zaman (Kerajaan) Sriwijaya dan zaman Kesultanan (Palembang) juga. BKB juga salah satu cagar budaya,” bebernya. (bas)
