PALEMBANG, fornews.co- Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyerahkan 11 berkas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2017 Unaudited, ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel, Kamis (29/03).
Alex menerangkan, setelah diserahkan ke BPK, kemudian BPK akan mengaudit dan dari hasil audit itu baru LHP. “Hari ini ada 11 yang menyerahkan, karena ada 7 yang sudah menyerahkan duluan. Salah satunya Kabupaten Muba. Ini yang paling spektakuler karena penyerahan laporannya tercepat se Indonesia,” ujar Alex, didampingi Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel, Maman Abdul Rahman, Kamis (29/03).
Hasil pemeriksaan itu, papar Alex, nantinya akan dibagi dalam beberapa kategori yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bahkan disclimer. Tapi, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, pihaknya berharap semua kabupaten/kota nanti bisa mendapatkan hasil penilaian WTP. “Insya Allah, kita semua berharap hasil penilaian BPK nanti semua dapat WTP. Sebab kalau semua WTP itu berarti pembinaan oleh BPK berhasil,” paparnya.
Orang nomor satu di Sumsel itu menjelaskan, laporan keuangan Pemprov Sumsel sejak tiga tahun terakhir telah menerapkan sistem akuntansi berbasis aktual. sistem ini memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pengendalian fiskal, manajemen asset, akuntabilitas penyeriaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian untuk meningkatkan transparansi atas pendapatan dan biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah. Selain itu juga untuk memberikan gambaran posisi keuangan yang utuh dan informasi yang sebenarnya atas kewajiban pemerintah.
Menyongsong persiapan penyediaan infrastruktur kegiatan Asian Games 2018, dan mengingat keterbatasan waktu persiapan yang singkat, Alex mengimbau, seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikelola dengan baik dan tidak menyalahi/melanggar peraturan.
“Bila dalam pelaksanaan ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kiranya dapat berkonsultasi dengan Perwakilan BPKP dan Perwakilan BPK Provinsi Sumsel. Agar Pemerintah Provinsi Sumsel dapat terus menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, serta tetap memperoleh opini WTP” tukasnya.
Sementara, Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel, Maman Abdul Rahman menuturkan, BPK sudah menerima semua LKPD. Khusus untuk Kamis (29/03) ini, ada 11 Kabupaten Kota yang menyerahkan laporan termasuk Provinsi Sumsel. Sementara 7 lainnya telah menyerahkan laporan lebih awal pada bulan Januari dan Februari. Masing-masing yakni Kabupaten Muba, Kota Palembang, Prabumulih, Muaraenim, Musirawas, Pagaralam dan Banyuasin.
“Deadline 31 Maret tapi besok (Jumat 30/03) kan libur. Tidak ada lagi yang nyusul, Kabupaten 4 Lawang dan OI mudah-mudahan sampai sore ini (Kamis 29/3) sampai. BPK hanya menerima saja kalau tidak menyerahkan, yang kena sanksi bukan kami” tuturnya.
Maman melanjutkan, tahun lalu semua kabupaten/kota mendapat opini WTP kecuali Muratara. Namun untuk tahun 2017, belum bisa dipublikasikan meski sebagian sudah dilakukan audit. “Saya tidak boleh membocorkan, yang pasti nanti dipublish, ” ujarnya.
Pihaknya mengimbau, agar semua kepala daerah agar menyampaikan dan menetapkan APBD tepat waktu. Begitu juga laporan keuangan. Hal ini penting agar daerah bisa mendapatkan bonus yakni Dana Insentif Daerah (DID). “Semua daerah yang dapat WTP dapat bonus itu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Harapan kita semua kabupaten kota sesuai aturan” tandasnya. (tul)
