PALEMBANG, fornews.co – Situasi politik yang kian memanas jelang Pemilu merupakan hal biasa yang tidak perlu disikapi berlebihan. Bahkan ini adalah konsekuensi dari sistem pemerintahan yang telah disepakati warga Indonesia.
“Sebelumnya terjadi perdebatan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Ada yang mengusulkan menganut sistem kerajaan Sriwijaya, ada juga yang ingin pakai sistem di kerajaan Majapahit. Namun ada yang usul, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan, maka dipilihlah demokrasi,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD usai menjadi narasumber pada Sarasehan dan Dialog Kebangsaan Merajut Kebhinekaan di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu (20/03).
Melalui sistem pemerintahan demokrasi ini, Mahfud mengajak warga negara Indonesia untuk menjaga bangsa melalui partisipasi dalam Pemilu dengan memilih pemimpin yang baik, yang bisa memajukan bangsa dalam kebersamaan dan kesejahteraan. Sebaliknya, jika salah dalam memilih pemimpin, maka akan terpilih pemimpin yang lemah, dan dilecehkan negara lain.
“Kita pertimbangkan pilih mana yang lebih bagus. Tapi kalau jelek semua, pilih yang jeleknya lebih sedikit. Pilihan berbeda tidak apa-apa, tapi sudah Pemilu ya bersatu lagi. Kemerdekaan dalam memilih jangan sampai menghancurkan persatuan, karena persatuan yang akan membawa pada kesejahteraan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar semboyan negara Indonesia saja, akan tetapi salah satu alat perekat pemersatu bangsa.
“Persatuan itu artinya banyak menjadi satu, sehingga saling menghargai, tidak mempertanyakan asal usul, suku, tempat lahir, dan lain-lain,” katanya.
Menurut Sri Sultan, jauh sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah berani mendeklarasikan diri melalui Sumpah Pemuda untuk satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa untuk mempersatukan bangsa yang terdiri dari ribuan suku bangsa ini.
“Meski memiliki perbedaan dan keanekaragaman baik dari bahasa, pakaian, adat istiadat, dan lain sebagainya itu namun tetap bersatu dan saling harga menghargai, bukan untuk menjadi mayoritas ataupun minoritas,” tukasnya. (irs)
