BATURAJA, fornews.co – Guna menunjang kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU), sodorkan 15 Raperda dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk dibahas di Tahun Anggaran (TA) 2018 ini.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Setda OKU, Romson Fitri SH MH merincikan, 15 Raperda dari Prolegda tersebut 12 di antaranya merupakan inisiatif dari pihak eksekutif (Pemkab OKU), dan tiga lainnya diusulkan oleh pihak legislatif (DPRD OKU).
“Dari 15 Prolegda tersebut, ada dua yang mendesak untuk bahas dan disahkan oleh dewan. Di antaranya, Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) OKU Tahun 2016-2021,” ujarnya, yang ditemui di DPRD OKU, Selasa (13/03/2018).
Romson menjelaskan, Perda RPJMD harus menyesuaikan dengan PP Nomor 18 tahun 2011, Perda Nomor 9 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terkait aturan Perangkat Daerah.
“Memang harus disesuaikan, karena berkaitan dengan nomenklatur baru. Ada juga perubahan kewenangan yang berkaitan dengan program menyangkut kelembagaan dan kewenangan,” jelas Romson. (gus)
15 Raperda Prolegda yang disodorkan Pemkab dan DPRD OKU antara lain:
1. Raperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD;
2. Raperda Badan Permusyawaratan Desa;
3. Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Raperda Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat;
5. Raperda Perubahan ke 2 Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Raperda Perubahan Perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Raperda Perubahan Perda tentang Pajak Penerangan Jalan;
8. Raperda Perubahan Perda tentang Pajak Hiburan;
9. Raperda Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing;
10. Raperda Perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika;
11. Raperda Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
12. Raperda Perubahan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten OKU tahun 2013-2032;
13. Raperda Pesta Rakyat;
14. Raperda Pengolahan dan Pengawasan Rumah Kos; dan
15. Raperda Lembaga Masyarakat Desa.
(Sumber: Bagian Hukum dan HAM Setda OKU)
