PENDOPO, fornews.co-Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pemkab PALI), meminta kepada Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel), segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tapal batas Bumi Serapat Serasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Pemkab PALI, mengklaim bahwa wilayahnya mencapai 3.000 hektar (ha) di Desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, dicaplok Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Setda PALI, Asrohi mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini, pihaknya akan menyurati provinsi agar memfaşilitasi. Pihaknya juga akan menelusuri dari masyarakat. “Itu wewenang provinsi untuk masalah tapal batas kabupaten. Karena ada tim penyelesaian tapal batas daerah. Biasanya diundang provinsi, BPN, Kabag Tapem, Ass 1 dan tokoh masyarakat serta kades,” ujarnya Rabu (01/02).
Lanjut dia, pihaknya juga mengimbau kepada desa dan masyarakat yang berbatasan dengan Setia Jaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Muba, agar menahan diri jangan sampai terjadi konflik. Asrohi juga mengintruksikan kades untuk mengurusi masalah tapal batas antar kabupaten. “Yang jelas pihak kabupaten akan menganggarkan polar atau patok. Apalagi berdasarkan undang-undang, empat titik berbatasan dengan Muba bahkan Banyuain. Tapi, kalau untuk Banyuasin, sudah selesai. Tinggal dengan Muba, saja,” jelasnya.
Lebih jauh ditegaskan, untuk perusahaan yang berada dalam wilayah PALI, namun mengurus izin ke kabupaten lain, maka pihaknya (Pemkab PALI) akan melakukan tindakan tegas. “Akan ada ketegasan. Maka semua perusahaan harus mengurus izin ke PALI, bukan ke Muba. Tapi, semua itu akan dilakukan jika ada keputusan dari provinsi,” tegasnya.
Sementara, Kades Talang Akar, Heru Martin mengatakan, saat ini pihak Muba, telah memasang patok berupa gerbang besar sebagai batas wilayah di wilayah Sungai Dua, yang diklaim masuk wilayah Bumi Serasan Sekate. “Kalau di daerah Mandi Angin, sudah dipasang jalan setapak. Padahal mereka hanya mengklaim secara lisan, bukan berdasarkan bukti-bukti atau surat-surat,” ungkapnya.
Dia memaparkan, pada 1988 telah terjadi kesepakatam antar desa masalah tapal batas, dan itu tertuang dalam berita acara, termasuk membuat peta batas desa. “Muba mengklaim wilayah itu milik mereka dengan dasar omongan orang-orang tua saja, bukan berdasarkan bukti surat pendukung. Sementara kita mempunyai surat-surat dan semuanya lengkap,” katanya.
Dia berharap, kedepan pihak provinsi bisa membuat rencana untuk memasang patok permanen di wilayah yang disengketakan. “Jangan sampai jadi bom waktu, karena ribut antara warga. Tapi, kalau diselesaikan provinsi semua masyarakat bisa terima,” ucapnya.
Heru menceritakan, permasalahan tapal batas tersebut terus mencuat, karena selama ini tidak diurusi oleh Muaraenim (sebelum mekar). “Tahun 1997 pernah bermasalah, dan kita dimenangkan. Tapi pihak Muba, masih saja mengklaimnya yang berdasarkan peta kabupaten terbaru,” pungkasnya. (son)
