PALEMBANG, fornews.co – Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, Pemprov Sumsel berupaya menanggulagi dan mengurangi angka kemiskinan di Sumsel. Hal ini sesuai dengan visi-misi HDMY dalam memimpin Sumsel untuk lima tahun ke depan, bahwa peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas mereka.
Mawardi mengatakan, berdasarkan data dari Bappeda Sumsel, ada enam kabupaten di Sumsel yang tingkat persentase kemiskinannya di atas 10 persen, yakni Kabupaten Muratara 19,09 persen, Muba 18,62 persen, Ogan Komering Ilir 17,52 persen, Lahat 15,59 persen, Pali 15,28 persen, dan Muaraenim 14,14 persen.
“Pemprov akan fokus dan intervensi dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan di enam kabupaten tersebut. Kepada para kepala daerah diminta untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya masing-masing,” kata Mawardi yang juga Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan (TKPK) saat rapat penanggulangan kemiskinan bersama sejumlah OPD terkait di ruang rapat Bina Praja, Pemprov Sumsel, Senin (12/11).
Melihat kondisi pada enam kabupaten tersebut, Mawardi meminta pengentasan kemiskinan harus segera dilakukan oleh para kepala daerah. Ia juga meminta agar BKKBN dapat bekerja sama dengan pemprov Sumsel melalui OPD terkait dalam kegiatan pengentasan kemiskinan serta mensinkronkannya dengan APBD provinsi.
“Jika kemiskinan tersebut tidak segera dikurangi, hal ini bertentangan dengan dan bertolak belakang dengan program HDMY,” tuturnya.
Selain itu, Mawardi Yahya meminta kepada OPD untuk segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepala daerah mengenai tingkat kemiskinan di daerahnya, serta jika terdapat program kegiatan untuk lebih diarahkan dan difokuskan kepada 6 daerah tersebut, tanpa mengabaikan daerah lainnya di Sumsel.
Dia menambahkan, ada beberapa faktor yang ikut menentukan tingkat kemiskinan, yaitu ketersediaan sarana infrastruktur, dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Maka dari itu, HDMY benar-benar berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, dan lebih menekankan kepada program pro rakyat,” ujarnya.
Dia mencontohkan, jika kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah bantaran sungai, seperti di kota Palembang misalnya, maka di daerah tersebut perlu dibuatkan program.
”Buatkan program bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dibina kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang perikanan. Kemudian BKKBN dapat ikut berpartisipasi dengan penyuluhan bagi masyarakat, dengan mengatur jarak kelahiran,” tukasnya.(bas)
