BATURAJA, fornews.co – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU), menyerahkan pengelolaan parkir ke pihak ketiga yang akan diterapkan pada 2019 mendatang dipastikan gagal, karena terbentur aturan (Perda).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) OKU, Aminilson membenarkan, jika lelang pengelolaan parkir oleh pihak ketiga masih terkendala aturan. “Ya kita sudah mengajukan ke BPKAD sesuai keinginan pak Bupati agar parkir ini dikelola oleh pihak ketiga, namun sayangnya ternyata masih terkendala aturan,” kata Aminilson, Senin (17/12).
Selain terkendala aturan, lanjutnya, yang bisa dilelang dan dikelola pihak ketiga adalah parkir dengan sistem elektronik (e_Parkir) ditempat khusus yakni semacam gedung parkir atau lahan parkir khusus, sedangkan di OKU, belum menerapkan sistem parkir seperti itu. “Nah ini juga menjadi poin kendala kita,” sebutnya.
Ditambahkan, pihaknya sudah pernah bertanya langsung dengan pihak kementrian namun ternyata tidak bisa, bahkan pihak kementrian menyarankan agar Dishub OKU membuat UPTD Parkir. “Terpaksa pengelolaannya kembali lagi kepada Dishub OKU,” ujarnya.
Dikatakan Aminilson, meski tahun depan pengelolaan parkir belum bisa di pihak ketigakan, namun pihaknya akan terus berusaha meningkatkan pelayanan parkir sehingga dapat meningkatkan PAD OKU, dari sektor parkir. Pihak dishub telah mengumpulkan seluruh jukir di OKU, untuk membicarakan hal ini
“Sesuai arahan pak Bupati harapan kita PAD parkir ini dapat meningkat serta kerapian dipasar terjaga” Imbuhnya.
Ditargetkan tahun depan PAD parkir ini dapat mendekati angka Rp 300 juta, dari target tahun ini sebesar Rp 210 juta. Untuk mencapai target itu pihaknya berencana akan menambah titik kantong parkir dengan catataan tidak membuat penumpukan dan kemacetan. “Peningkatakan sekitar 30%, mudah-mudahan bisa tercapai,” tandasnya. (gus)
