SEMARANG, fornews.co – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan tampak sangat serius mengentaskan kemiskinan di Sumsel.
Bahkan, Wagub Sumsel Mawardi Yahya harus studi Banding ke Jawa Tengah untuk mencari formula bagaimana menurunkan angka kemiskinan.
Mawardi mengatakan, Pemerintah Provisi Sumatra Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru memang tidak main-main dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Sumsel. Mengingat, angka kemiskinan di Sumsel di atas angka nasional.
Menurut Mawardi, keberhasilan Provinsi Jawa Tengah (menurunkan angka kemiskinan) menjadi percontohan bagi beberapa daerah, salah satunya Pemprov Sumsel.
“Karena itu kita ingin belajar ke Jawa Tengah ini, formula apa yang digunakan sehingga dapat berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan,” kata Mawardi Yahya di sela-sela lawatannya ke kantor Gubernur Jawa Tengah yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, Kamis (24/01).
Dalam upaya menekan angka kemiskinan, Mawardi juga meminta peran aktif dari seluruh kepala derah bupati dan wali kota untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi.
“Sekuat apa pun gubernur dan wakil gubernur dalam mengentaskan kemiskinan, kalau tidak didukung oleh bupati dan wali kota akan sama saja dan sulit terwujud,” tuturnya.
Mantan Bupati Ogan Ilir dua periode ini menambahkan, pihaknya berkomitmen ada perubahan di Sumsel dengan tetap fokus mengentaskan kemiskinan.
Karena itu dia meminta dukungan dari bupati dan wali kota beserta wakilnya, untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya masing-masing melalui sejumlah program pembangunan fisik dan non fisik, serta melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Antara gubernur dengan bupati dan wali kota harus sejalan. Mudah mudahan ilmu yang didapat dari Jateng dapat diterapkan di Sumsel dan cita-cita kita menurunkan kemiskinan menjadi satu digit akan tercapai,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin didampingi Kepala Bappeda Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, faktor terkait penurunan tingkat kemiskinan di Pemprov Jateng yakni BPNT berjalan dengan lancar disalurkan ke rumah tangga.
“Selain itu juga adanya faktor Inflasi Umum sebesar 0,57 persen, peran strategi TPID, NTP sebesar 103,31 persen, serta adanya kenaikan upah minimum Rp119.065 atau naik 8,71 persen dibandingkan UMP tahun 2017,” ungkapnya.
Taj Yasin menambahkan, kemiskinan di Jateng bukan di area perkotaan, melainkan juga ada di kelurahan dan pedesaan. Untuk mengatasi kemiskinan itu, Pemprov Jateng membuat sejumlah program yakni adanya Kartu Jateng Sejahtera, Jamkesmas PBI Non Kuota, Penanganan rumah tidak layak huni, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Tani, Kartu Nelayan serta kredit usaha dengan bunga rendah.(bas)
