PALEMBANG, fornews.co – Banjir di Kota Palembang masih menjadi persoalan yang terus menjadi pembicaraan banyak pihak. Banyak sejumlah tokoh meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, lebih fokus terhadap hal ini.
Menurut Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Palembang, Ratu Dewa, memang untuk mengatasi persoalan banjir kota Palembang, diperlukan perencanaan tata ruang sebagai dasar pengembangan kota.
“Ya perlu ditekankan pentingnya kerjasama antar stakeholder terkait, untuk bahu membahu dalam menangi persoalan banjir dan sampah yang ada di Palembang,” ujar dia, pada Semiloka Perspektif Tata Ruang Dalam Penanganan Banjir, di Guns Café, Palembang, Selasa (23/1/2024).
Pada semiloka ini menghadirkan pembicara yakni, Anggota Komisi V DPR RI, Eddy Santana Putra, Kepala Dinas (Kadis) PUPR Palembang Akhmad Bastari Yusak, Rektor Universitas Tamansiswa (Unitas) Palembang Dr Azwar Agus, SH, MHum dan Vebrian Putra Sofa Kadiv Kampanye Walhi Sumsel.
Menurut Eddy Santana Putra, faktor alam dan manusia sangat bisa mempengaruhi banjir. Eddy yang juga mantan Wako Palembang itu menekankan pentingnya penting melakukan evaluasi strategi pengelolaan sampah dan konsep tiga R (reuse, reduce, recycle).
Kadis PUPR Palembang, Akhmad Bastari melanjutkan, bahwa tata ruang sebagai struktur ruang dan pola ruang, menjadi sorotan dengan penekanan pada rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang.
“Seperti pada RTRW tahun 2012-2023 yang harus disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan kota, proyek nasional, dan meningkatnya jumlah investor di Palembang,” kata dia.
Bastari mengungkapkan, dasar UU No 26 tahun 2007 yang menetapkan RTH 30 persen untuk publik dan 10 persen untuk privat, menjadi landasan Palembang meraih adipura.
Kendati memiliki 56 persen rawa, sambung dia, namun kota ini sangat rentan terhadap banjir, karena banyaknya saluran anak sungai yang langsung terhubung dengan sungai Musi.
“Kondisi saat ini mencakup bangunan di atas saluran, sedimentasi, saluran tertutup bangunan, sampah, dan penimbunan rawa,” ungkap dia.
Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sendiri, jelas dia, telah melibatkan gotong royong, pemantauan, pengendalian genangan, dan sosialisasi opsdail untuk mengendalikan ruang air.
“Sudah lebih dari 300 bangunan telah dibongkar, dan apel gelar kesiapan banjir dilaksanakan sebagai langkah konkret,” jelas dia.
Berbeda dengan Kepala Dinas LHK Palembang, Drs. H. Akhmad Mustain, yang lebih membicarakan soal strategi pengelolaan sampah dengan mengenalkan program SPEL untuk mengonversi sampah menjadi energi listrik.
“Ini mencerminkan langkah inovatif dalam mengatasi masalah sampah yang terus meningkat,” kata dia.
Sementara, Kadiv Kampanye Walhi Sumsel, Vebrian Putra Sofa menuturkan, keprihatinan tentang kerusakan ekologi dan pelanggaran terhadap rencana tata ruang.
“Kami lebih menyoroti peran tindakan hukum dalam memastikan pertanggungjawaban pihak berwenang terkait dengan pelestarian lingkungan di Kota Palembang,” tutur dia.
Narasumber lainnya, Rektor Unitas Palembang, Azwar Agus menambahkan, pentingnya peran pemerintah untuk melayani warga dan mendorong kerja sama antara aktivis, masyarakat dan pemerintah dan akademisi.
“Jadi perlunya membentu satgas untuk mensenergikan antar stakaholder terkait, dalam penanganan banjir di Kota Palembang sekaligus mengawal tuntutan yang dimenangkan warga terkait banjir,” tandas dia. (aha)
