PALEMBANG, fornews.co – PT Petro Muba diminta menetapkan Standar Satuan Harga (SSH) untuk barang dan jasa, termasuk operasional angkat-angkut minyak sumur tua, penjualan beras, dan kegiatan lainnya, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Muba, Sandi Fahlepi, saat berbicara pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PT Petro Muba (Perseroda) Tahun Buku 2025, di Hotel The Excelton Palembang, Senin (30/12/2024).
Sandi melanjutkan, bahwa operasional angkat-angkut minyak sumur tua tersebut tetap sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 26K/13/DJM/2020.
“Operasional ini harus mematuhi kontrak kerja sama dengan PT Pertamina EP serta regulasi yang berlaku agar terjamin keberlanjutannya,” tegas dia.
Sandi mengatakan, Petro Muba juga harus mengoptimalisasi aset daerah yang dipakai PT Petro Muba dan anak perusahaannya. Mulai dari kendaraan dinas yang dipinjam pakai yang harus dikembalikan atau diberlakukan skema sewa sesuai aturan.
“Hal ini demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset,” kata dia.
Terkait pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT Petro Muba, Sandi mengungkapkan, perusahaan harus melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan untuk anak perusahaan, guna memastikan operasional berjalan secara profesional dan transparan.
“Kita minta direksi untuk menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas kegiatan operasional PT Petro Muba selama tahun buku 2020-2024. Kemudian, melakukan seleksi terhadap direksi dan komisaris anak perusahaan, termasuk asesmen terhadap jajaran pengurus setingkat manajer,” ungkap dia.
Terlepas dari sejumlah hal tersebut, jelas Sandi, Pemkab Muba menyetujui RUPS-LB pengesahan RKA PT Petro Muba (Perseroda) Tahun Buku 2025. Dengan catatan, direksi wajib melaksanakan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Muba.
“Semoga RKA ini menjadi awal yang baik untuk mencapai target dan mendorong keberhasilan perusahaan di masa depan,” jelas dia.
Dalam rapat tersebut, Sandi menekankan pentingnya RKA sebagai acuan strategis dalam mengukur kinerja BUMD dan memastikan operasionalnya sejalan dengan visi perusahaan.
“RKA ini harus menjadi pedoman manajemen dalam menjalankan tata kelola perusahaan, baik dari sisi pengelolaan keuangan, operasional, maupun pengembangan bisnis,” tegas dia.
Sandi berharap, Dewan Komisaris meningkatkan pengawasan terhadap pencapaian target pendapatan perusahaan yang telah ditetapkan dalam RKA, dan memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai rencana.
“Momentum RUPS ini diharap dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kontribusi PT Petro Muba bagi Kabupaten Muba, seperti yang telah terbukti dengan penyerahan dividen sebesar Rp3 miliar pada tahun 2022 dan Rp5 miliar pada tahun 2023,” terang dia.
Sementara, Komisaris Utama PT Petro Muba, Dicky Meiriando SSTP MH CAC menuturkan, pihaknya siap meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja direksi dan jajaran sesuai arahan PJ Bupati Muba.
“Tentu dengan memperhatikan pencapaian target pendapatan perusahaan yang ditetapkan pada RKA dan realisasi penggunaan anggaran tahun berjalan,” tandas dia. (aha)
