JAKARTA, fornews.co – Tim Advokasi dan Hukum Tim Pemenangan Pemilu (TPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama DPW PKS Sumatra Selatan (Sumsel) melaporkan komisioner KPUD Provinsi Sumatra Selatan dan Komisioner KPU Kabupaten Empat Lawang atas dugaan pelanggaran etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta Pusat, Jumat (14/06).
“Kami, tim advokasi mendampingi DPW PKS Sumsel melaporkan komisioner KPU Provinsi Sumsel dan KPU Kabupaten Empat Lawang karena ada pelanggaran etik yang dilakukan sehingga mengakibatkan suara umat yang diberikan kepada PKS hilang. Kami juga sedang mengkaji terkait apakah ada delik pidana umum yang dilanggar sehingga jika ada, maka kami juga akan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri,” ujar Ketua Tim Advokasi dan Hukum TPP PKS, Agus S.P. Otto.
Anggota Tim Advokasi TPP PKS, M Ridwan Saiman menambahkan, selama proses persidangan, Komisioner KPU diduga mengeluarkan kebohongan publik yang dinilai kurang beretika.
“Selama masa proses persidangan, KPU ini memberikan jawaban yang kurang beretika sebagai pejabat penyelenggara Pemilu. Seperti menyebutkan saksi PKS tidak memiliki bukti kuat, hanya berdasarkan pada bukti foto, jelas ini tidak benar. Selain itu KPU juga menyebutkan PKS tidak keberatan dengan hasil Pemilu, padahal kami ajukan form D2 sebagai bentuk keberatan kami. Poin-poin ini menurut kami tidak layak dikeluarkan oleh KPU,” tambahnya.
Ridwan menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh KPU telah merugikan PKS karena kehilangan suara untuk DPR RI Dapil II Sumsel serta mencederai demokrasi itu sendiri. Oleh karenanya, ia mengatakan PKS akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi yang adil dan bermartabat.
“Tujuan kami tidak lain kami ingin menegakkan keadilan dan menjaga demokrasi yang bermartabat. Dengan bukti-bukti yang kami miliki, kami yakin dapat mengembalikan yang menjadi hak kami. Melalui pelaporan ke DKPP ini kami ingin menyampaikan bahwa setiap penyelenggara Pemilu memiliki pengawas jadi tidak bisa bertindak sewenang-wenang,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana menjelaskan, dalam menyelenggarakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, KPU menjunjung tinggi asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu dan kode etik penyelenggara Pemilu.
“Tentu kami tidak mau bermain-main dengan amanah yang sudah diberikan kepada kami untuk menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan profesional. Kami meyakini sdh melaksanakan tugas kami sesuai regulasi dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Meski demikian, kata Kelly, semua pihak punya hak untuk menggugat pihaknya sebagai penyelenggara Pemilu dan tentunya KPU juga memiliki hak untuk membela diri.
“Yang pasti dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Sumatra Selatan, kami KPU Provinsi Sumatra Selatan sudah bekerja maksimal sesuai perundang-undangan yang berlaku dalam proses demokrasi di Sumatra Selatan,” tukasnya. (ije)
