SEMARANG, fornews.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, Polri untuk lebih meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya terkait dengan tingkat kepercayaan publik kepada Polri yang dinilai semakin baik, yakni berada pada peringkat empat.
“Saya sangat senang bahwa kepercayaan kepada Polri saat ini menjadi berada di empat besar. Angkanya 78, ini sangat tinggi. Tapi saya tidak mau pak Kapolri ini berhenti di angka ini, naikkan lagi ke atasnya,” ujarnya saat memberikan arahan mengenai persiapan pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, Senin (09/10).
Menurut Presiden, banyak hal yang dapat dilakukan Polri untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Salah satu yang disinggung Presiden dalam kesempatan tersebut, ialah mengenai pelayanan surat kendaraan dan catatan kepolisian.
“Ini penting sekali, siapkanlah semuanya dengan proses-proses digital yang cepat. Baik itu yang berkaitan dengan urusan SIM, SKCK, STNK dan yang lainnya,” ucapnya.
Untuk itulah diperlukan upaya-upaya ekstra agar jajaran Polri semakin mengukuhkan diri sebagai abdi utama bagi nusa dan bangsa. Sebab, kepercayaan masyarakat kepada Polri yang saat ini semakin terbentuk baik harus terus dijaga.
“Karena ini harganya mahal, kalau sudah tidak dipercaya untuk mengangkatnya lagi butuh waktu panjang. Jangan sampai kepercayaan ini rusak gara-gara satu-dua oknum yang berbuat tidak baik. Kecepatan pelayanan kita dalam melayani masyarakat ini menjadi kunci bagi kepercayaan rakyat kepada Polri,” tuturnya.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali menyinggung visi Indonesia Emas 2045 di mana saat itu Indonesia, bercita-cita untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia.
Ia percaya bahwa dengan bantuan dan peranan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, serta didukung oleh seluruh elemen bangsa, Indonesia akan mampu mewujudkan visi tersebut.
“Inilah tugas besar kita untuk merencanakan, menyiapkan, dan tentu saja melakukan tindakan-tindakan pelaksanaan agar apa yang sudah dihitung itu betul-betul terlaksana. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Polri dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan,” tutupnya.
Mengutip dari laman Divisi Humas Polri, agenda rutin tahunan yang kali ini mengambil tema Polri yang Promoter (profesional, modern, dan terpercaya) digelar untuk merapatkan barisan guna menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif menjelang Pilkada serentak tahun 2018 di 171 wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Dalam pembukaan tersebut, Presiden Joko Widodo turut memberikan arahan kepada jajaran kepolisian se-Indonesia. Yang pertama, ia mengingatkan mengenai perubahan global yang pada akhirnya dapat turut memengaruhi pola kejahatan yang terjadi.
“Pasti kejahatan pun juga akan berubah lebih canggih lagi. Kejahatan siber pasti lebih banyak dari kejahatan-kejahatan biasa. Hal-hal inilah yang harus kita antisipasi,” tegasnya.
Menurutnya, Polri dan jajaran pengamanan terkait harus memahami bahwa kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan negara harus semakin ditingkatkan. Karena faktor keamanan sendiri disebutnya dapat berperan penting dalam proses pembangunan negara ini.
“Stabilitas politik dan keamanan itu akan berpengaruh kepada yang namanya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perluasan dunia usaha. Semua ini akan berkaitan. Kalau kita tidak memiliki pandangan ke arah itu, bisa kita terjebak hanya kepada rutinitas belaka,” terangnya.
Demikian halnya menjelang Pilkada serentak mendatang. Pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga dapat dijadikan pembelajaran tersendiri bagi Polri, untuk mampu menangani situasi.
“Saya sudah empat kali yang namanya ikut kontestasi politik. Dua kali di pemilihan wali kota, satu kali di pemilihan gubernur, satu kali di pemilihan presiden. Kontestasi politik ya seperti itu, pasti tensi dan suhu politiknya lebih hangat,” ucapnya.
Berdasarkan pengalamannya, menjelang masa-masa itu, suasana memang akan menghangat. Hal itu dapat dimaklumi. Namun, di saat itulah Polri dituntut berperan aktif untuk mengendalikan suasana agar tidak semakin memanas dan menyulut perpecahan di kalangan masyarakat.
“Tugas kita adalah meluruskan isu-isu yang memanaskan situasi. Kalau sudah pada tahap membahayakan, ya penegakan hukum harus tegas. Tidak usah melihat itu siapa,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar Polri mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Seperti potensi friksi yang bisa saja terjadi, juga harus dapat diperkirakan dan dipetakan. “Jangan sampai sudah kejadian baru kita bingung mencari air untuk memadamkan. Pencegahan lebih baik dan menyiapkan alternatif solusi,” ucapnya.
Terakhir, dalam acara yang yang turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa Polri harus mampu mengedepankan netralitas dalam menjalankan tugasnya di setiap kontestasi politik. Ia juga meminta agar Polri dan TNI dapat menjaga soliditas dalam menjaga keamanan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
“Asal saat dilihat oleh masyarakat dan para kontestan bahwa TNI dan Polri itu solid, selesai semuanya. Oleh sebab itu, saya juga sampaikan kepada seluruh jajaran Polri bahwa politik Polri itu adalah politik negara. Semuanya loyal dan setia kepada negara, rakyat, dan pimpinan. Kalau itu kita kerjakan, tidak akan ada yang berani macam-macam. Saya meyakini itu,” tandasnya. (ibr)
