JAKARTA, fornews.co – Presiden Prabowo Subianto menyoroti dua hal saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Pertama, soal instruksi penyederhanaan struktur komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan dan ramping, serta diisi oleh para profesional. Kemudian, terkait kondisi nilai tukar rupiah.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, soal instruksi Presiden Prabowo menyederhanakan struktur komisaris BUMN tersebut, memang menjadi bagian dari upaya memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar.
“Arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar dia kepada awak media.
Struktur baru ini, kata Airlangga, akan tetap menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank. Selain itu, komposisi komisaris juga tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait.
“Misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM,” kata dia.
Selain itu, ungkap Airlangga, dalam rapat tersebut kondisi nilai tukar rupiah juga turut menjadi perhatian.
“Rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi. Tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat,” jelas dia.
Airlangga juga menyebut sejumlah faktor pendukung seperti ekspor yang kuat, cadangan devisa yang solid, serta neraca perdagangan yang positif. Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah dijalankan turut memberikan dampak positif terhadap ketahanan nilai tukar.
“Kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, rancah perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus. Plus, kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak ter-corner ke depan,” tandas dia. (kaf)
