PALEMBANG, fornews.co – Adanya tuntutan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Sumsel dari salah satu paslon, Bawaslu masih memprosesnya. Apakah tuntutan diterima atau ditolak, Bawaslu akan memutuskannya Senin (09/07) siang.
“Bukti-bukti yang diajukan paslon nomor 4 (Dodi – Giri) semua sedang diproses, sudah diregistrasi (laporannya). Besok Bawaslu akan menggelar rapat pleno. Apakah PSU atau tidak, keputusannya besok,” tegas Ketua Bawaslu Junaidi di gedung KPU Sumsel, Minggu (08/07) sore.
Menurut Junaidi, dasar pertimbangan soal keputusan PSU belum bisa disampaikan kepada publik. Sebab ada hal yang tidak bisa disebutkan karena masih dalam konteks kajian.
“Faktor yang penting (dilakukannya PSU) kalau jumlahnya material dan bisa berpengaruh pada angka (perolehan suara) maka PSU-lah jalan keluarnya,” tutur Junaidi.
Disampaikan Junaidi, adapun laporan yang diajukan kepada pihaknya dari paslon beragam, ada soal C6, soal DPT, soal dugaan penggelembungan suara, money politics dan lain sebagainya.
Sebelumnya, saksi paslon nomor urut 4 Dodi Reza Alex – Giri Ramanda Kiemas, Khadafi menerangkan, pihaknya sudah menyampaikan laporan ke Bawaslu terkait berbagai dugaan pelanggaran. Menurut Khadafi, secara umum seluruh DPT di Pilkada kali ini bermasalah. Sementara DPT yang sangat bermasalah adalah di Kota Palembang.
“Permohonan kita minta pemungutan suara ulang khusus Kota Palembang dan beberapa kabupaten/kota lainnya. DPT itu kan sumber awal dari suara. Jadi setiap satu orang pemilih itu berpengaruh terhadap setiap hasil suara. Maksudnya sangat penting di dalam Pilgub soal DPT. Kalau DPT bermasalah tentu berpengaruh pada hasil,” kata Khadafi.
Bahkan di rapat pleno ini pun, lanjut Khadafi, terjadi masalah di dua kabupaten yang ternyata ada selisih antara penetapan DPT yang dilakukan KPU provinsi dengan yang dituliskan pada rekapitulasi rapat pleno. Jadi itu indikasi kekeliruan itu bisa saja terjadi di daerah lain.
“Kami sudah mengajukan laporan ke Bawaslu terkait masalah tersebut. Dan PSU kita ajukan tidak hanya di Kota Palembang tapi di hampir seluruh daerah dan sudah kita laporkan ke Panwas masing-masing dan Bawaslu,” ujarnya. (ije)
