JAKARTA, fornews.co — Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, geram adanya pungli di tempat wisata. Pelaku akan ditindak tegas secara hukum.
“Masalah keamanan dan kenyamanan masih menjadi isu yang dibicarakan para turis,” ungkap Wamenpar melalui rapat daring bersama seluruh stakeholder pariwisata di Provinsi NTT dan Sumba Barat Daya, Rabu kemarin.
Minimnya edukasi tentang pariwisata berikut pengelolaan tempat wisata diduga menjadi penyebab adanya pungutan liar (pungli) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain itu, tidak adanya papan informasi daftar tarif di sejumlah tempat wisata juga menjadi salah satu penyebabnya.
Pungli yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berdampak buruk terhadap pariwisata. Hal ini berpotensi terhadap penurunan kunjungan wisata.
Kejadian tersebut telah mencoreng nama baik Kabupaten Sumba Barat Daya dan Nusa Tenggara Timur.
“Ini harus jadi titik balik bagi pariwisata di Sumba dan NTT untuk menciptakan pariwisata berkualitas yang tertib dan inklusif,” ujar Ni Luh.
Provinsi NTT merupakan salah satu destinasi prioritas nasional yang pernah tercatat sebanyak 1,5 juta wisatawan di tahun 2024.
Atas kejadian tersebut Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, menyampaikan permohonan maaf.
“Kami berkomitmen hal ini tidak terjadi lagi agar pengembangan pariwisata di Sumba Barat Daya semakin baik,” janji Bupati.
Ratu mengakui perbuatan warganya yang meminta uang secara ilegal kepada wisatawan sangat memalukan dan melanggar aturan.
Atas kejadian tersebut, Pemerintah setempat langsung menggelar pertemuan dengan Polsek Kodi Bangedo, Danramil Kodi, kepal Desa, dan tokoh masyarakat kampung adat Ratenggaro.
Hari ini Jum’at (23/5/2025), bersama jajaran aparat, pihaknya mendatangi tempat kejadian menemui masyarakat kampung adat Ratenggaro.
Bupati juga memerintahkan memasang papan informasi di depan pos masuk tentang ketentuan aktivitas wisata.
Informasi itu meliputi daftar tarif masuk, tarif menunggang kuda, tarif foto, dan kegiatan lainnya sesuai peraturan desa.
Dalam hal keamanan dan kenyamanan, pemerintah setempat akan melibatkan pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP, serta beberapa kesepakatan lainnya.
“Kami akan membenahi fasilitas yang kurang di kampung Ratenggaro sehingga bisa menciptakan kenyamanan bagi penghuni dan pengunjung yang datang ke Ratenggaro,” ujarnya.
Rapat bersama yang dilakukan secara daring sepakat pemerintah mendukung sepenuhnya untuk menindak tegas pelaku pungli.
Agar kejadian tidak kembali terulang Kemenpar akan melakukan pemantauan secara berkala berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Teks: A.S. Adam | Editor: A.S. Adam
Copyright © Fornews.co 2016-2025. All rights reserved.
