SEKAYU, fornews.co – Organisasi Guru Merdeka Profesional (GM Pro), yang anggotanya berisikan para guru swasta di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), menuntut untuk dibukanya kembali peluang seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru sekolah swasta.
Tuntutan tersebut disampaikan ratusan massa GM Pro yang terdiri dari guru TK, PAUD, SD, SMP, dan Madrasah Swasta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Muba, pada aksi damai di halaman Kantor Bupati Muba, Senin (10/11/2025).
Koordinator Lapangan GM Pro, Rizon menyampaikan, pihaknya Pemkab dan DPRD Muba mendukung dan bersurat kepada Presiden RI, Kemenpan RB, BKN, dan DPR RI agar membuka kembali peluang seleksi PPPK bagi guru sekolah swasta.
“Kami (guru) juga berharap agar setelah diangkat PPPK, dapat ditempatkan di sekolah swasta asal. Kemudian, agar tunjangan GTT/PTT dan BOSDA tetap dibayarkan sebagaimana tahun 2024 hingga proses pengangkatan PPPK terealisasi,” ujar dia.
Usai menyampaikan tuntutannya, perwakilan massa dari GM Pro tersebut kemudian diterima Bupati Muba, M Toha Tohet di Ruang Rapat Serasan Sekate, Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Senin (10/11/2025).
Toha mengungkapkan, bahwa Pemkab Muba berkomitmen mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan guru swasta tanpa melanggar aturan yang berlaku.
“Peraturan dari pusat memang tidak memperbolehkan lagi pemerintah daerah menggaji guru honorer, namun saya meminta kepada jajaran terkait untuk mencari solusi yang memungkinkan, bahkan kalau bisa gajinya dinaikkan,” ungkap dia.
Toha melanjutkan, pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Muba. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kepegawaian agar sektor pendidikan tetap menjadi prioritas.
“Tetapi kami juga harus patuh terhadap regulasi. Untuk itu, kami akan melakukan studi banding ke Bangka Timur guna mencari solusi terbaik dan kami minta perwakilan guru turut hadir,” jelas dia.
Sementara, Plh Sekda Muba, Syafaruddin menerangkan, dari hasil dari pertemuan rapat bersama perwakilan guru tersebut memunculkan beberapa poin penting.
Pemkab Muba, sambung dia, bersama DPRD dan perwakilan guru swasta akan melakukan studi banding ke Kabupaten Bangka Timur dan Jawa Timur, serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri.
“Ini untuk mencari solusi regulasi agar guru honorer swasta bisa mengikuti seleksi PPPK dan memastikan pembayaran gaji guru honorer yang belum diterima selama 11 bulan,” terang dia.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Muba, Yayan meneruskan, pihaknya juga telah melakukan verifikasi data melalui Dapodik untuk memastikan jumlah guru honorer swasta yang terdata.
“Kami telah menyiapkan data Dapodik dan Kemenag untuk menjadi dasar pengajuan ke kementerian. Kami juga akan bersurat ke DPRD dan berkoordinasi dengan Kementerian guna mencari solusi terbaik tanpa melanggar aturan,” tandas dia. (aha)
