FORNEWS.CO
  • Metro Sumsel
    • Metropolis
  • Nasional
    • Internasional
  • Ekobis
  • Politik
  • Sport
    • All
    • Asian Games 2018
    • Babel Muba United
    • Ragam Sport
    • Sepak Bola
    • Sriwijaya FC
    Atlet panjat dinding WPSCC, Dino Pramana Dipa, usai pengalungan medali emas pada kategori Lead U-13 Putra. (fornews.co/ist)

    HBB Wall Climbing Competition 2026, 5 Climber WPSCC Rebut 5 Medali Kelompok Umur U-17 dan U-13

    Pemanjat cilik Kota Palembang, Dino Pramana Dipa, usai pengalungan medali pada katagori Boulder U-11 Putra, di Cakung, Jakarta Timur, Minggu (5/7/2026) kemarin. (fornews.co
/ist)

    Festival Panjat Tebing Kelompok Umur 2026: Dua Pemanjat Cilik Palembang Rebut 2 Emas 1 Perak

    Atlet muda cheerleading saat mengikuti Indonesian Cheerleading Association (ICA) South Sumatera Regional Championship 2026, di Lapangan Tenis Indoor Pierre A Tendean Palembang, Minggu (21/6/2026) kemarin. (fornews.co/foto: ist)

    Sebanyak 93 Atlet Muda cheerleading Unjuk Skill pada ICA South Sumatera Regional Championship 2026

    Siswa SMPN 9 Palembang, Fatih Noor Kertanegara, usai penyerahan medali juara 1 O2SN Tingkat Kota Palembang Tahun 2026 cabor Panjat Tebing, di Venue Panjat Tebing JSC Palembang, Minggu (14/6/2026). (fornews.co/foto: ist)

    Cabor Panjat Tebing O2SN Tingkat Kota Palembang, Siswa SMPN 9 Rebut Juara Nomor Lead dan Speed Putra Individu

    MENTERI Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menerima penghargaan di ajang KWP Awards 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis pagi, 16 April 2026. (foto fornews.co/komdigi)

    Menpora Erick Thohir sebut Diplomasi Olahraga Penting untuk Menjaga Hubungan Negara

    Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto. (fornews.co/foto: ist)

    Ini Daftar 28 Pemain Timnas U-20 yang Dipanggil Nova Arianto Ikuti TC Surabaya

    • Sepak Bola
    • Sriwijaya FC
    • Ragam Sport
  • COVID-19
  • FornewsTv
  • Lain-lain
    • All
    • Advertorial
    • Berita Foto
    • Feature
    • Gaya Hidup
    • Hukum dan Kriminal
    • Kesehatan
    • Opini
    • Peristiwa
    Direktur Utama Tempo Digital, Wahyu Dhyatmika. (fornews.co/ist)

    [OPINI] Media Beretika Bukan Media yang Tidak Pernah Salah

    KEPALA Dinas Kebudayaan Kota Jogja Yetti Martanti memimpin diskusi Konsolidasi dan Pemantapan Substansi Pengajuan Jogjakarta UNESCO World Book Capital 2028 di Ruang Wijaya Kusuma, Taman Budaya Embung Giwangan, Senin, 28 September 2026. (foto fornews.co/pemkot

    Buku sebagai Kekuatan Kebudayaan, Jogja menuju World Book Capital 2028

    STRUGGLE II Buka Ruang Inklusif bagi Seniman Neurodivergen di Ekosistem Seni Rupa

    LUKISAN karya Samodro. (foto fornews)

    STRUGGLE II: “Kolaborasi Dua Sisi” Pertemuan Tujuh Seniman di Jogja

    PATUNG kuda karya Hery Maizul turut dipamerkan di Bale Gadeng, Sagan. (foto fornews.co/adam)

    Pameran Seni Rupa ‘Merdeka dalam Perbedaan’ Ditutup Akhir Agustus

    Gelar Merti Umbul, Warga Karangwuni akan Kembalikan Fungsi Sungai Belik

    • Hukum
    • Peristiwa
    • Opini
    • Pariwisata
    • Gaya Hidup
      • Budaya
      • Teknologi
    • Advertorial
      • Profil
      • Galeri
    • Berita Foto
No Result
View All Result
FORNEWS.CO
Rabu, 18 November 2026
No Result
View All Result
FORNEWS.CO
No Result
View All Result
Home Politik

Revisi UU Minerba Terbaru Dinilai Lebih Beri Kelonggaran Pengusaha Ketimbang Untungkan Daerah

Kamis, 4 Juni 2020 | 17:45
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, MF Ridho.(fornews.co/sidratul muntaha)

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, MF Ridho.(fornews.co/sidratul muntaha)

PALEMBANG, fornews.co-Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) oleh DPR RI dalam sidang paripurna menjadi undang-undang, Selasa 12 Mei 2020 lalu, terus menjadi sorotan banyak pihak terlebih daerah.

Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat, MF Ridho, karena disinyalir dari beberapa pasal UU Minerba atau dari 15 rumusan baru dan penyempurnaan dalam batang tubuh UU Minerba tersebut banyak tidak berpihak pada masyarakat, yang intinya lebih kepada memberi keleluasaan kelonggaran ke pengusaha tambang.

Apalagi, terkait keputusan pengesahan UU Minerba menjadi undang-undang tersebut, memang sejak awal Fraksi Partai Demokrat DPR RI tidak menyetujui.

BacaJuga

Dasar Hukum Kesepakatan Soal Tidak Menindak Illegal Refinery di Muba Disorot dan Dipertanyakan

Load More

“Fraksi Partai Demokrat DPR RI sangat jeli menyikapi tentang UU Minerba itu. Makanya, kita berhadap aturan yang sifatnya tertinggi yaitu undang-undang, harusnya saudara-saudara di DPR RI lebih memahami, bagaimana seharusnya pasal-pasal dari UU Minerba itu yang berpihak dan lebih memberikan efek keuntungan kepada masyarakat kecil,” ujar dia, Kamis (4/6).

Ridho yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sumsel itu mengungkapkan, karena kepentingan masyarakat inilah dari turunan undang-undang dan itu yang menjadi kunci untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

“Kalau kunci itu dihilangkan, ya bagaimana masyarakat ada harapan kesejahteraannya akan meningkat. Ini yang saya lihat, bahwa kita sangat menyayangkan UU MInerba ini hanya Demokrat yang menolak, tapi kita tidak bisa berbuat banyak,” ungkap dia.

Karena, terang Ridho, daerah yang punya titik kandungan Sumber Daya Alam (SDA) sama sekali tidak mendapat apa-apa. Lihat saja, mulai dari angkutan batu bara dan segala macamnya selama ini tingkat provinsi tidak dapat apa-apa.

“Semua pajak batubara itu kan setornya ke kas negara pusat. Tinggal nanti provinsi dapat dananya dari bagi hasil dari migas dan itupun tidak terlalu besar. Karena sudah masuk skema persentase daerah penghasil, daerah penyangga, dan lain-lain,” terang dia.

Kalau daerah atau provinsi ada porsi, kata Ridho, misalnya yang langsung disetor ke kas negara provinsi, maka itu tentu menjadi sumber pendapatan daerah. Tetapi kan ini tidak ada sumber pendapatan daerah dari sektor migas, semuanya lari dan dipungut pusat. Daerah nantinya hanya menerima pembagian setahun sekali saat menyusun APBD.

Aturan UU itu, sambung dia, sudah dari dulu dan bukan juga daerah tidak ada upaya. Sudah sering daerah mengupayakan dan menyuarakan, cuma pendapatan negara ini memang besar dari tambang, sehingga diambil alih oleh negara.

“Makanya kalau ada sedikit-sedikit provinsi yang kaya SDA ada wacana mau membebaskan diri, mau merdeka. Karena apa, pajak-pajak tambang batu bara itu tidak lari ke pusat. Makanya, teman-teman di DPR RI itu jangan memikirkan tingkat pusat saja, tetapi pikirkan bagaimana daerah penghasil,” kata dia.

Khususnya batu bara, jelas Ridho, tidak ada yang nyangkut ke provinsi, terlebih kabupaten yang punya lahan tambang. Karena izin sudah diambil pusat semua. Seperti Izin usaha yang punya kabupaten, yakni SITU, SIUP, dan IUP itu sudah di ambil pusat, daerah hanya jadi penonton.

“Daerah itu sudah sering melapor ke pusat, meminta keadilan yang lebih tapi masih belum saja. Malah UU ini lebih memudahkan peluang bagi pengusaha. Biasanya kalau pengusaha sudah dapat kemudahan, pasti ada yang disengsarakan, itu biasanya,” tandas dia.

Bagikan Ke

  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk mencetak(Membuka di jendela yang baru)
Tags: Fraksi Partai DemokratKetua Komisi IV DPRD SumselMF RidhoUU Minerba
Deskripsi Banner

ADVERTISEMENT
Previous Post

Seorang Pria di Sumsel Ditemukan Tewas Dimangsa Buaya

Next Post

[UPDATE] Bertambah 27, Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Sumsel Naik Jadi 1056 Orang

Saksi pelapor, Horizal saat memberikan keterangan pada sidang di PN Kelas 1A Khusus Palembang, Selasa (17/11/2026). (fornews.co/foto: Sidratul Muntaha)
Metropolis

Saksi Pelapor Kasus Gratifikasi Proyek di Pemkab PALI Ungkap Serahkan Rp872 Juta ke Iwan Tuaji dalam 3 Tahap

Selasa, 17 November 2026

PALEMBANG, fornews.co – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel menghadirkan enam saksi pada kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi...

Read more
Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, SH, MH. (fornews.co/ist))

Firdaus Hasbullah Desak dan Ingatkan Pemkab PALI Soal Polemik Tunjangan 23 Guru yang Belum Dibayar 11 Bulan

Senin, 16 November 2026
Peserta ECOFEST saat menyimak kampanye yang digaungkan Walhi Sumsel, di mindset Palembang, Minggu (15/11/2026). (fornews.co/ist)

Walhi Sumsel Ajak Publik untuk Kritis Terhadap Darurat Bencana Ekologis di Bumi Sriwijaya

Minggu, 15 November 2026
Direktur Walhi Sumsel, Ersyah Hairunisah Suhada didampingi penasehat hukum, saat menyerahkan laporan pengaduan tiga perusahaan terkait dugaan tindak pidana karhutla ke Polda Sumsel, Jumat (13/11/2026). (fornews.co/ist)

Walhi Laporkan 3 Perusahaan ke Polda Sumsel Soal Dugaan Tindak Pidana Karhutla, Ada PT Bumi Mekar Hijau

Jumat, 13 November 2026
Ketua MPR, Ahmad Muzani didampingi pimpinan dan anggota, saat berbicara kepada awak media, usai rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). (fornews.co/tangkap layar)

MPR Temui Presiden Serahkan Surat Permohonan Kirim Dua Nama Calon Wapres, Usai Rapat Gabungan

Jumat, 13 November 2026
No Result
View All Result
  • Metro Sumsel
    • Metropolis
  • Nasional
    • Internasional
  • Ekobis
  • Politik
  • Sport
    • Sepak Bola
    • Sriwijaya FC
    • Ragam Sport
  • COVID-19
  • FornewsTv
  • Lain-lain
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Opini
    • Pariwisata
    • Gaya Hidup
      • Budaya
      • Teknologi
    • Advertorial
      • Profil
      • Galeri
    • Berita Foto
  • Login

© 2019 FORNEWS.co | PT.SENTRAL INFORMASI BERDAYA.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In