PALEMBANG, fornews.co-Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) oleh DPR RI dalam sidang paripurna menjadi undang-undang, Selasa 12 Mei 2020 lalu, terus menjadi sorotan banyak pihak terlebih daerah.
Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat, MF Ridho, karena disinyalir dari beberapa pasal UU Minerba atau dari 15 rumusan baru dan penyempurnaan dalam batang tubuh UU Minerba tersebut banyak tidak berpihak pada masyarakat, yang intinya lebih kepada memberi keleluasaan kelonggaran ke pengusaha tambang.
Apalagi, terkait keputusan pengesahan UU Minerba menjadi undang-undang tersebut, memang sejak awal Fraksi Partai Demokrat DPR RI tidak menyetujui.
“Fraksi Partai Demokrat DPR RI sangat jeli menyikapi tentang UU Minerba itu. Makanya, kita berhadap aturan yang sifatnya tertinggi yaitu undang-undang, harusnya saudara-saudara di DPR RI lebih memahami, bagaimana seharusnya pasal-pasal dari UU Minerba itu yang berpihak dan lebih memberikan efek keuntungan kepada masyarakat kecil,” ujar dia, Kamis (4/6).
Ridho yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sumsel itu mengungkapkan, karena kepentingan masyarakat inilah dari turunan undang-undang dan itu yang menjadi kunci untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri.
“Kalau kunci itu dihilangkan, ya bagaimana masyarakat ada harapan kesejahteraannya akan meningkat. Ini yang saya lihat, bahwa kita sangat menyayangkan UU MInerba ini hanya Demokrat yang menolak, tapi kita tidak bisa berbuat banyak,” ungkap dia.
Karena, terang Ridho, daerah yang punya titik kandungan Sumber Daya Alam (SDA) sama sekali tidak mendapat apa-apa. Lihat saja, mulai dari angkutan batu bara dan segala macamnya selama ini tingkat provinsi tidak dapat apa-apa.
“Semua pajak batubara itu kan setornya ke kas negara pusat. Tinggal nanti provinsi dapat dananya dari bagi hasil dari migas dan itupun tidak terlalu besar. Karena sudah masuk skema persentase daerah penghasil, daerah penyangga, dan lain-lain,” terang dia.
Kalau daerah atau provinsi ada porsi, kata Ridho, misalnya yang langsung disetor ke kas negara provinsi, maka itu tentu menjadi sumber pendapatan daerah. Tetapi kan ini tidak ada sumber pendapatan daerah dari sektor migas, semuanya lari dan dipungut pusat. Daerah nantinya hanya menerima pembagian setahun sekali saat menyusun APBD.
Aturan UU itu, sambung dia, sudah dari dulu dan bukan juga daerah tidak ada upaya. Sudah sering daerah mengupayakan dan menyuarakan, cuma pendapatan negara ini memang besar dari tambang, sehingga diambil alih oleh negara.
“Makanya kalau ada sedikit-sedikit provinsi yang kaya SDA ada wacana mau membebaskan diri, mau merdeka. Karena apa, pajak-pajak tambang batu bara itu tidak lari ke pusat. Makanya, teman-teman di DPR RI itu jangan memikirkan tingkat pusat saja, tetapi pikirkan bagaimana daerah penghasil,” kata dia.
Khususnya batu bara, jelas Ridho, tidak ada yang nyangkut ke provinsi, terlebih kabupaten yang punya lahan tambang. Karena izin sudah diambil pusat semua. Seperti Izin usaha yang punya kabupaten, yakni SITU, SIUP, dan IUP itu sudah di ambil pusat, daerah hanya jadi penonton.
“Daerah itu sudah sering melapor ke pusat, meminta keadilan yang lebih tapi masih belum saja. Malah UU ini lebih memudahkan peluang bagi pengusaha. Biasanya kalau pengusaha sudah dapat kemudahan, pasti ada yang disengsarakan, itu biasanya,” tandas dia.
