PALEMBANG, fornews.co – Kapolda Sumsel, Irjen Polisi Zulkarnain Adinegara mengungkapkan, sepanjang tahun 2017 sebanyak 24 anggota polisi yang dipecat dengan tidak hormat (PDTH).
Angka PDTH tersebut, alamai kenaikan dibanding tahun 2016 lalu yang mencapai 21 anggota. Lankah tegas pemecatan sendiri diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kasus penyelahgunaan narkotika dan lalai dalam tugas.
“Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota meningkat sangat signifikan. Pada 2016 tercatat tiga kasus, sedangkan 2017 naik drastis mencapai 38 kasus,” ungkap Zulkarnain dalam keterangan pers catatan akhir tahun, yang digelar di Mapolresta Palembang, Senin (01/01).
Mengetahui fenomena (anggota terlibat narkoba) yang begitu tinggi, Zulkarnai menegaskan, sebagai petinggi Polisi di Sumsel, akan mempercepat proses hukum terhadap anggotanya yang terlibat narkoba sehingga langsung dilakukan PDTH.
“Anggota yang terlibat narkoba memang sangat meningkat, saya juga menduga masih ada oknum yang membekingi. Jelas sanksi tegas akan menanti, kalau ketahuan langsung saya pecat. Siapa pun itu,” tegasnya.
Dikatakanya juga, ke depan, pihaknya bakal melakukan tes urine secara berkala kepada seluruh anggotan di setiap satuan Polda Sumsel. Itu untuk meminimalisir dan menekan angka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggotanya.
“Saya rasa bukan soal gaji atau apa pun, ini terlebih soal moral mereka dengan lingkungan. Kalau gaji, polisi gajinya sudah besar, kenapa harus pakai atau membekingi narkoba. Nanti akan rutin dilakukan pengecekan urine hingga darah pada setiap anggota,” ujarnya.
Sekadar informasi, sebelumnya Polda Sumsel, melakukan PTDH terhadap Ajun Inspektur Dua Mardiansyah karena terlibat peredaran narkoba sebanyak 1 kilogram. PTDH juga dilakukan terhadap Brigadir Dua Helwani karena desersi selama dua tahun dan diketahui merupakan pengguna narkoba.
”Di Sumsel, ada 14.670 polisi. Jika harus memecat 100 anggota yang nakal, bagi saya tak masalah jika untuk memperbaiki instansi kepolisian,” tuturnya.
Lanjut dia, peredaran nakorba di Bumi Sriwijaya, memang semakin mengkhawatirkan. Pada 2016 jumlah kasus narkotika di Sumsel, mencapai 1.441. Jumlah ini meningkat pada 2017, yakni 1.566 kasus.
”Data ini membuktikan Sumatera Selatan, tidak hanya dijadikan perlintasan semata, tetapi sudah menjadi pasar,” katanya.
Sementara, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumsel, Kombes Didi Hayamansyah mengatakan, untuk mengantisipasi anggota kepolisian terlibat bisnis narkoba, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah pihak sehingga oknum anggota yang terlibat dapat diminimalisasi.
Dia menegaskan, oknum anggota yang terbukti melakukan pelanggaran narkotika harus dihukum lebih berat dibandingkan dengan masyarakat biasa.
“Hukumannya harus lebih berat dari masyarakat biasa, karena mereka tahu hukum tapi malah melanggarnya,” tukas Didi. (bas)
