PALEMBANG, fornews.co – Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) Sumsel melakukan paparan di hadapan Wagub Sumsel Mawardi Yahya dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Senin (18/02).
Dalam kesempatan ini, Forum CSR Kesos juga mengusulkan soal pembentukan tim pengendali CSR. Hal ini pun disepakati Mawardi dan meminta secepatnya dibentuk agar pengentasan kemiskinan di Sumsel segera terealisasi.
Mawardi berharap, dengan adanya tim pengendali, penyaluran CSR dapat lebih terarah dan tepat sasaran.
“Harus kita akui, pengendalian forum CSR ini tidak semudah yang kita bayangkan. Padahal, kalau tidak dibangun ini akan tidak tepat sasaran. Karena Pemprov punya kewenangan pembentukan tim ini, saya kira memang sudah harus segera dilakukan,” kata Mawardi.
Menurut Mawardi, dari diskusinya dengan pihak Kementerian Desa Tertinggal, saat ini pemerintah tengah fokus memberdayakan BUMDes dengan mekanisme 60% pemberdayaan SDM dan 40% nya pemberdayaan fisik.
“Ini penting, karena titik utama kemiskinan ini sebenarnya ada di desa dan daerah kota pinggiran. Makanya perlu dibentuk tim pengendalian biar tepat sasaran, dan Sumsel juga ada dana untuk desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Selain dana desa, dana CSR ini juga dapat diberdayakan dengan BUMDes. Pemprov, lanjut Mawardi, harus mengambil peran pembinaan atau memfasilitasi serta mengarahkan supaya dana desa benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan.
“Melalui pertemuan ini, kita rumuskan langsung per kabupaten supaya CSR ini sampai sasaran,” ujarnya.
Secepatnya, kata Mawardi, pihaknya akan melakukan rapat dengan konsultan maupun pendamping, dan Ketum Forum CSR Kesos untuk melakukan pendampingan.
“Supaya CSR ini beriringan dengan program 1 desa Rp1 miliar. Bersama Bappeda serta Forum CSR akan kita rumuskan siapa yang ditunjuk gubernur. Baru kemudian dibuatkan SK. Ini memang harus diintegrasikan biar ada output-nya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Forum CSR Kesos Sumsel J Rhiantony mengatakan, pihaknya saat ini tengah memprioritaskan beberapa program sejak 2018 hingga 2022 mendatang. Di antaranya, integrated social mapping untuk pengentasan kemiskinan, edukasi advokasi dan sosialsiasi, serta kemitraan dan kerja sama.
Sinergitas Forum CSR Kesos juga terus dilakukan dengan melibatkan Baznas, LAZ, corporate/BUMN/BUMD perguruan tinggi/lembaga pelatihan, donatur, lembaga sosial, media dan lainnya.
Yang tak kalah penting menurutnya, saat ini Forum CSR Kesos juga punya target pengentasan kemiskinan SDGs. Dengan upaya di antaranya, pembangunan manusia (human development) meliputi pendidikan dan pelatihan magang dalam maupun luar negeri. Kemudian kesehatan dengan melakukan CSR kesehatan ke masyarakat PMKS, seperti operasi katarak pengobatan dan lainnya.
“Kita juga berupaya membentuk perangkat desa/BUMDesa, peningkatan kapasistas SDM perangkat desa atau pengelola BUMDesa,” paparnya.
Pengentasan kemiskinan juga mereka lakukan melalui social economic development (pembangunan sosial masyarakat) melalui pemberdayaan masyarakat serta peningkatan ekonomi kerakyatan, penguatan kelembagaan desa, BUMdesa dana koperasi, bantuan sosial PMKS dan kemitraan dengan bapak angkat, BUMDes atau buyer.
“Saat ini kita butuh data titik-titik kemiskinan. Kita minta mereka bantu di titik-titik itu sehingga memudahkan penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.(bas)
