JAKARTA, fornews.co — Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Ahad, 8 Februasi 2026, menunjukkan 79,9 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Angka tersebut menempatkan pemerintah pada posisi politik yang relatif kuat. Namun, di tengah euforia statistik, peran pers justru kian penting, bukan sebagai penggemar kekuasaan, melainkan pengawal kepentingan publik.
Menanggapi hasil survei tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan utama, melainkan percepatan program yang menyentuh persoalan rakyat.
“Bagi kami bukan hasil survei yang kita kejar, tapi mempercepat program-program yang bisa mengurangi beban dan masalah masyarakat,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 9 Februari.
Prasetyo menyebut pemerintah sedang “berperang” melawan persoalan struktural seperti kemiskinan, kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
Karena itu, pihaknya menilai kepuasan publik seharusnya lahir dari dampak kebijakan, bukan persepsi.
“Kalau kemudian itu diterima masyarakat dalam bentuk hasil polling, itu kita serahkan kepada masyarakat. Tapi bukan itu yang kita kejar,” katanya.
Bagi insan pers, pernyataan ini menjadi penanda bahwa survei tidak boleh dijadikan tameng kekuasaan.
Angka kepuasan, betapapun tinggi, tidak bisa menggantikan fungsi kontrol media terhadap implementasi kebijakan di lapangan.
Sehingga hal itu memunculkan pertanyaan apakah benar kemiskinan turun, sekolah layak, dan layanan kesehatan mudah diakses rakyat kecil?
Prasetyo juga mengakui pemerintah belum sepenuhnya puas terhadap capaian yang ada. Banyak program, kata dia, masih membutuhkan waktu agar benar-benar dirasakan seluruh masyarakat.
“Masih banyak yang kita belum puas terhadap program-program yang kita inginkan cepat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah program renovasi sekolah. Dari sekitar 300 ribu sekolah di seluruh Indonesia, pemerintah menargetkan perbaikan bisa dirampungkan dalam dua hingga tiga tahun.
Pernyataan ini sekaligus membuka ruang bagi pers untuk mengawasi sekolah mana yang diperbaiki, daerah mana yang tertinggal, serta apakah anggaran benar-benar sampai ke ruang kelas, bukan berhenti di meja birokrasi.
Di tengah tingkat kepuasan publik yang tinggi, tantangan terbesar justru adalah menjaga agar pemerintahan tidak terlena oleh angka.
Pers tidak ditugaskan untuk menjaga citra pemerintah, melainkan menjaga agar kekuasaan tetap bekerja untuk rakyat.
Ketika survei mengatakan “puas”, tugas pers justru bertanya lebih keras, puas yang mana, oleh siapa, dan siapa yang belum didengar.
Di sinilah pers memiliki posisi strategis untuk memastikan suara rakyat miskin, guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat di daerah terpencil tidak tenggelam oleh narasi keberhasilan versi pusat.
Survei boleh menjadi potret, tetapi jurnalisme adalah cermin realitas. Tanpa liputan kritis, transparan, dan berpihak pada rakyat, kepuasan publik berisiko berubah menjadi legitimasi semu.
