PALEMBANG, fornews.co–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran terbesar dari seluruh Kementerian/Lembaga untuk tahun 2018, yakni sebesar Rp107,4 triliun.
“Amanah ini harus kita pikul dengan penuh tanggung jawab, optimisme, komitmen, dan profesionalisme yang tinggi. Kita harus bekerja lebih keras, lebih baik, dan lebih cepat untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Kementerian PUPR di mata publik,” ujar Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki, saat membacakan amanat Menteri PUPR RI, M. Basuki Hadimuljono, pada upacara Hari Bakti PUPR ke-72, di Lapangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Senin (04/12).
Dalam amanat tersebut, Ishak Mekki mengungkapkan, bahwa tahun 2018 menjadi penentu pencapaian program Kabinet Kerja. Karena pemerintah harus memastikan program 2018 dapat menjamin kegiatan yang dapat diselesaikan (tidak mangkrak). ”Seperti rusun, penyediaan air minum, irigasi, dan jembatan. Semua harus diselesaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Orang nomor dua di Sumsel itu melanjutkan, usia 72 tahun bukanlah singkat bagi Kementerian PUPR untuk memberikan darma bakti bagi bangsa yang besar ini. Tepat 72 tahun yang lalu, sebanyak 21 orang pegawai yang ditugasi menjaga Gedung Sate di Bandung yang merupakan Gedung Departemen Pekerjaan Umum saat itu, mendapat serangan dari pasukan sekutu dengan persenjataan berat. Namun, Kekompakan, kebersamaan dan keberanian dengan daya juang tinggi dapat mempertahankan setiap jengkal Gedung Sate dan membuat mereka bertempur hingga tetes darah penghabisan.
Kemudian, peristiwa tersebut menyebabkan gugurnya tujuh orang pegawai PU, yakni Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu, dan Soerjono yang kemudian disebut sebagai Pahlawan Sapta Taruna. Hal itu menjadi tonggak sejarah, bukti dari semangat berbakti untuk bumi pertiwi. “Oleh karenanya, tema Hari Bakti PU tahun ini, ‘Bakti PUPR Bangun Daya Saing Bangsa’, mengajak kita semua untuk meningkatkan kerja sama dan kekompakan dalam menuntaskan misi pembangunan infastruktur yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR, ” katanya.
Saat ini, terangnya, tidak terasa saat ini sudah memasuki akhir tahun ke-3 Kabinet Kerja, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berbagai capaian Kementerian PUPR telah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, antara lain, pertama, untuk ketahanan air dan pangan, telah diselesaikan 9 bendungan (Jatigede, Titab, Nipah, Bajulmati, Rajui, Paya Seunara, Teritip, Raknamo, dan Tanju) dan sedang dikerjakan secara paralel sebanyak 30 bendungan di seluruh wilayah Indonesia.
“Dalam rangka peningkatan konektivitas, telah diselesaikan pembangunan 2.623 km jalan baru (termasuk Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Trans dan Perbatasan Kalimantan, serta Perbatasan NTT), jembatan baru bentang panjang, seperti Jembatan Tayan di Kalbar, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Jembatan Soekarno – Hatta di Manado. Adapun beberapa jembatan baru berbentang panjang kini tengah dibangun, seperti Jembatan Teluk Kendari di Sultra dan Holtekamp di Jayapura,” terangnya.
Pencapaian lain, dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2017 ini, pemerintah telah dapat mengoperasikan tambahan jalan tol baru sepanjang 568 km, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sedangkan sampai akhir 2019, kita optimis untuk dapat menyelesaikan tol baru sepanjang 1.851 km.
“Memasuki akhir dari triwulan ke-4 tahun 2017, saya menekankan kembali agar kita dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan, sesuai prognosis yang disampaikan saat Raker Kementerian PUPR pada bulan Oktober 2017 yang lalu, yaitu sebesar ±95% dengan tetap mengedepankan keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan. Saya ingatkan bahwa tahun 2018 adalah tahun politik. Sesuai pesan Bapak Presiden, kita tetap fokus bekerja, jangan berpolitik,” tandasnya. (tul)
