JOGJA, fornews.co — Awal tahun depan Pemerintah Kota Jogja menerapkan kebijakan baru pengelolaan sampah organik. Sampah hanya selesai di tingkat kelurahan dan tidak bergantung pada UPS.
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menegaskan ke depan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) menolak sampah organik, sehingga setiap wilayah harus menyiapkan sistem pengelolaan secara mandiri.
“Mulai 2026, sampah organik tidak boleh lagi masuk ke UPS. Semua harus selesai di kelurahan. Kita manfaatkan meeting point penggerobak, dan setiap penggerobak kita dorong memiliki satu biopori,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi beban pengelolaan sampah di hilir.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengelolaan sampah yang berlangsung di Ruang Bima Balai Kota Jogja, Senin lalu, 15 Desember.
Menurut Hasto, kelurahan memiliki berbagai potensi yang dapat dioptimalkan, salah satunya melalui titik kumpul penggerobak sampah.
Setiap penggerobak didorong untuk memiliki minimal satu biopori sebagai sarana pengolahan sampah organik di wilayahnya.
Meski sampah organik basah maupun kering tidak diperbolehkan masuk ke depo. Namun, kata Hasto, untuk sampah organik kering yang masih memiliki nilai guna, pemilahan tetap dilakukan.
Sampah tersebut dapat dikumpulkan di lokasi tertentu seperti Ruang Terbuka Hijau Publik atau kantor kelurahan sebelum diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Kalau sampah sudah terpilah, volume yang sampai ke hilir pasti jauh berkurang,” tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengajak para pemimpin wilayah tidak sekadar menjalankan aturan, tetapi juga aktif melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
Pemanfaatan biopori jumbo secara komunal terus didorong, baik melalui dukungan APBD maupun kerja sama dengan pihak swasta lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurut Hasto, persoalan utama pengelolaan sampah bukan hanya soal teknis, melainkan perubahan perilaku warga.
Karena itu, jelasnya, rekonstruksi sosial menjadi kunci agar kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Meski sampah dilarang masuk depo, sampah organik kering dinilai masih berdaya guna ekonomis sehingga dapat dilakukan pemilahan.
Sampah dapat dikumpulkan di lokasi tertentu seperti Ruang Terbuka Hijau Publik atau kantor kelurahan sebelum diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Kalau sampah sudah terpilah, volume yang sampai ke hilir pasti jauh berkurang,” tegas Hasto.
Kepala DLH Kota Jogja, Rajwan Taufiq, mengungkapkan saat ini masih diberikan masa toleransi sekitar dua pekan untuk proses penyesuaian sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
Pihaknya akan memperketat aturan penolakan sampah di depo dan UPS.
“Ke depan, baik depo maupun UPS benar-benar tidak menerima sampah organik. Yang sekarang masih masuk itu hanya masa toleransi,” jelasnya.
Sebagai bagian dari uji coba, DLH akan menghentikan penerimaan sampah organik di UPS Karaton mulai 13 Desember 2025.
Sedangkan penutupan depo RRI telah dialihkan ke dua lokasi lain, yakni Terban dan Hayamwuruk.
Terkait biopori, DLH telah menyiapkan sejumlah langkah pendukung, di antaranya distribusi ember pengelolaan sampah organik.
Selain itu, pembangunan biopori jumbo terus dilakukan dengan target satu biopori untuk setiap dua RT.
Dibeberkan Taufik, hingga saat ini sudah terbangun sekira 800 biopori jumbo, sehingga sampah organik bisa dikelola melalui biopori maupun ember di tingkat rumah tangga.
“Mulai 1 Januari nanti, karena kita tidak lagi bisa membuang sampah ke TPA, maka pengelolaan sampah harus benar-benar tuntas di wilayah masing-masing,” pungkas Rajwan.
