BATURAJA, fornews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU), memerintahkan PT Selo Agro Dedali (SAD) untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan di Desa Batu Winangun, Batumarta II, Kecamatan Lubukraja, sebelum ada keputusan hukum tetap.
Demikian itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Dr Drs H Achmad Tarmizi SE MT MSi memimpin rapat pertemuan antara pihak PT Selo Agro Dedali dengan warga pemilik lahan di aula Pemkab OKU, Jumat (16/11). Hal ini menyusul belum adanya titik terang dari kedua pihak terkait ganti rugi lahan yang menjadi lokasi tambang batubara setelah dimediasi.
Selain itu, Sekda juga meminta warga yang selama ini menolak keberadaan tambang, agar tidak melakukan tidakan melawan hukum (intervensi) atau melakukan aktivitas di jalan (yang diportal) beberapa waktu lalu.
“Silakan, warga punya kuasa hukum, perusahaan punya kuasa hukum, selesaikan dulu proses hukumnya di pengadilan hingga ada ketetapan hukum. Sebelum proses hukum selesai, kami minta kedua belah pihak harus menahan diri. Hasil ini akan kami laporkan ke bapak Gubernur,” tegas Tarmizi.
Dalam pertemuan itu, kuasa hukum pemilik lahan yang dipersoalkan Aminunddin SH mengatakan, jika inti permasalahan warga bukan lagi antara setuju atau tidak setuju adanya penambangan batubara yang dilakukan oleh PT Selo Agro Dedali. Namun lebih kepada proses hukum pembebasan lahan.
“Seperti diketahui, kita telah melaporkan pihak perusahaan karena telah melanggar hukum tentang pembebasan lahan. Hanya itu yang menjadi permasalahannya, tidak ada setuju atau tidak berdirinya tambang batubara dilubuk raja,” kata Aminudin SH.
Adapun Direktur PT Selo Agro Dedali Dedi Herwan ST juga mempunyai argumen sendiri. Menurutnya pihaknya sudah melakukan pendekatan yang lebih intens dengan pemilik tanah. Juga menjelaskan soal perizinan yang sudah lengkap dan apa yang diinginkan oleh pemilik tanah akan dikabulkan oleh pihak perusahaan.
“Tapi tetap saja pemilik tanah mengatakan tolak tambang batubara dan itu harga mati,” kata Dedi.
Pertemuan dalam rangka mediasi yang difasilitasi Pemkab OKU, tersebut digelar hingga malam. Meski demikian, kedua belah pihak tetap tidak mendapatkan kata sepakat. Dalam kesimpulannya, Sekda berpandangan kalau kasus ini baru akan selesai setelah ada keputusan hukum tetap, sebagaimana persoalan ini telah masuk dalam ranah pengadilan. (gus)
