PALEMBANG-Kinerja Pemprov Sumsel beserta jajarannya dalam mengantisipasi kabut asap di wilayah Sumsel, harus di apresiasi. Karena hingga saat ini, hampir tidak ada sama sekali muncul asap di wilayah-wilayah yang rentan terhadap pembakaran.
Anggota Komisi IV DPRD Sumsel Eddy Riyanto menuturkan, memang antisipasi yang dilakukan Pemprov Sumsel tersebut didukung dengan musim hujan. Tapi, bukan berarti seluruh petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dibuat pemerintah sudah bekerja dengan optimal.
“Artinya upaya Gubernur Sumsel melalui BPBD dan tim Karhutla serta jajarannya perlu di apresiasi. Kalaupun ada asap, itu bukan dari wilayah Sumsel, bisa jadi itu asap kiriman,” tuturnya.
Eddy menyatakan, seharusnya juga pemerintah pusat memberikan apresiasi tersebut. Jangan ketika Sumsel dianggap jadi penyebab sumber asap, mereka marah-marah. Tapi ketika Sumsel sudah bekerja maksimal menanggulangi asap tersebut, pemerintah pusat menilai ini hal biasa. “Seharusnyakan kerja semua pihak untuk mengantisipasi itu juga diberi reward dari pusat. Jangan hanya bisa marah, saat Sumsel dinilai menjadi sumber penyebab asap,” tegasnya.
Walaupun, sambung Eddy, pemerintah pusat juga turut menyumbangkan dana untuk mengantisipasi munculnya asap tersebut. Artinya, semua harus melihat bagaimana keseriusan Pemprov Sumsel dalam menanggulangi dan mengantisipasi asap tersebut. “Mudah-mudahan tahun depan, kita harapkan hal yang sama, asap di Sumsel tidak ada. Target zero asap tahun ini tercapai dan ini luar biasa. Ini kan tentang bagaimana kinerja pemerintah dengan menggerakkan organisasinya, yang berhasil merangkul masyarakat, hingga bisa meminimalisirkan bencana asap tersebut,” sambungnya.
Politisi Partai NasDem ini melanjutkan, terlepas dari hasil tersebut, Pemprov Sumsel juga harus memikirkan bagaimana caranya masyarakat dalam membuka lahan, dengan jalan tidak membakar. “Ya kalau tidak dibakar, mau dikemanakan sisa-sisa kayu hasil tebangan masyarakat. Kalau dibakarkan, walau muncul asap itu juga bisa jadi pupuk. Tapi kalau tidak dibakar jadi menumpuk. Artinya, pemerintah harus membantu kelompok-kelompok tani berupa peralatan, seperti buldozer dan sebagainya,” ujarnya.
“Karena hasil reses kita, masyarakat juga mempertanyakan itu. Mereka bingung, hasil tebangan kayu itu mau dikemanakan. Kalau dibiarkan dan dibakar, mereka bisa ditangkap, ini suatu dilema. Inilah yang perlu sama-sama kita pikirkan,” tutupnya. (tul)
