PALEMBANG, fornews.co – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, Kelly Mariana menyatakan, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa orang dengan psikosa (gila) dengan berciri-ciri hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, telah pasti, dengan penalaran yang wajar, tidak akan didaftar sebagai pemilih.
“Dari sini sudah kelihatan, bahwa kita (KPU) tidak mendata orang gila yang ada di jalan-jalan. Karena memang bukan begitu prosedur kerjanya,” ujar Kelly, kepada wartawan, Selasa (04/12).
Kelly mengungkapkan, perlu dijelaskan lagi beberapa hal dalam Putusan MK No. 135/2015, sudah dinyatakan bahwa gangguan jiwa/ingatan itu dari sisi waktu/durasi dapat dibedakan menjadi permanen/kronis dan non-permanen/episodik. Sedang dari sisi kualitas, dapat dibedakan menjadi ringan, sedang, dan berat.
Dalam Putusan MK itu juga sudah diuraikan, bahwa gila hanya salah satu jenis dari abnormalitas mental. Jenis yang lain ada banyak: stress, depresi, cemas, paranoid, latah, fobia, dan fikiran buruk. Nah, jenis-jenis gangguan ini lah yang tidak banyak dipahami orang. Padahal masing-masing tentu memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan maupun kualitasnya.
“Saya tahu kalau masih ada yang tidak setuju dengan rencana KPU mendata pemilih dengan gangguan jiwa dan/atau ingatan. KPU merasa, hal ini sepenuhnya dilatari kecurigaan para pendukung fanatik kedua kubu, bahwa pemilih seperti itu akan diarahkan oleh petugas KPU untuk memenangkan pasangan calon (paslon) lawan,” tegasnya.
Kelly melanjutkan, perlu juga dijelaskan bahwa pendataan pemilih itu dilakukan dengan tiga cara, yakni mendatangi dari rumah ke rumah, langsung bertanya berapa anggota keluarga yang sudah punya hak pilih, apa jenis kelaminnya, dan lain-lain, serta adakah yang penyandang disabilitas. Kalau ada, jenis disabilitasnya apa.
“Kemudian menerima laporan langsung dari masyarakat, yang merasa belum terdaftar, atau sudah terdaftar tapi ada data (nama, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain) yang salah. Berikutnya, meminta data penghuni panti sosial, Lapas, Rutan, dan sejenisnya, lalu nama-nama itu dikroscek sesuai alamat tinggalnya,” tandasnya. (tul)
