KAYUAGUNG- Pasca ditetapkannya Raperda Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru belum lama ini, membuat sebagian besar pejabat di OKI mulai ketar ketir. Ini menyusul bakal adanya mutasi besar-besaran untuk mengisi OPD baru.
Isu yang berkembang dilapangan, sejumlah pejabat eselon II maupun III secara diam-diam mulai melancarkan aksi lobi dengan mendekati kepala daerah maupun orang terdekat kepala daerah agar tetap bertahan ataupun dapat mengisi jabatan tertentu. Bahkan Bupati OKI H Iskandar SE lebih dari sepekan terakhir absen ngantor, termasuk Sekretaris Daerah OKI H Husin. Sejumlah pimpinan SKPD yang santer diisukan bakal diganti seperti Dinas PU Bina Marga, Dinas PU CK, BKD, RSUD Kayuagung, Disnakertrans, dan lainnya.
Saat ini, Bupati OKI H Iskandar, SE diyakini tengah menyusun siapa-siapa yang akan menempati posisi OPD baru maupun tetap bertahan pada posisinya. Disisi lain, pihak legislatif saat ini pun tengah menyusun tata tertib mengenai mitra komisi pasca adanya OPD baru.
“Jelas dong, pasca telah ditetapkannya nomenklatur baru, secara otomatis akan ada pimpinan baru yang akan menduduki posisi baru di lingkup sekretariat daerah OKI. Nanti kita lihatlah,” ujar Bupati OKI H Iskandar SE, belum lama ini.
Menurut Iskandar, penataan perangkat daerah ini akan difokuskan pada mental aparatur, juga penguatan sistem pengawasan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah demi mewujudkan birokrasi dan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Saat ini, kata Ketua DPW PAN Sumsel, pihaknya masih menyusun siapa yang tepat menduduki posisi yang baru. Pastinya, posisi di dinas baru akan ditempati orang yang tepat, sesuai dengan kompetensi.
“Kompetensinya harus sesuai dengan dinas yang dituju. Penempatan pejabat baru juga akan mengacu pada Aparatur Sipil Negara (ASN),”kata Iskandar.
Terkait soal lelang jabatan, pihaknya akan memberlakukan itu pada beberapa dinas saja. Sebelumnya, para calon akan mengijuti uji fit and profer test.
Sementara itu, Kepala BKD OKI, Listiadi Martin melalui Sekretaris BKD OKI Ibnu Hajar mengatakan, kalau ada pejabat yang kasak-kusuk takut kehilangan jabatannya itu merupakan hal yang manusiawi. “Kalaupun ada pejabat yang panik jelang mutasi, ya itu hal yang manusiawi,”ujar Hajar.
Terpisah, Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD OKI, Rohmat Kurniawan mengatakan, dengan disahkannya OPD baru otomatis pejabatnya juga baru karena ada dinas yang dilebur dan ada juga yang ditambah. Akan tetapi dirinya berharap Bupati bisa bersikap objektif dalam menempatkan pejabat yang didasarkan pada keahlian, profesionalisme, dan kompetensi masing-masing.
Diketahui SKPD baru tersebut diantaranya Dinas Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Kumuh. Dinas Kebakaran yang tergabung dengan satuan Polisi Pamong Praja, yang sebelumnya berada di bawah Badan Kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat (Kesbangpolinmas). Kemudian dinas perdagangan yang sebelumnya berada di bawah Disperidagkop.
Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo) yang sebelumnya berada di bawah Dishub Kominfo. Dinas Kearsipan, dinas Perpustakaan, Dinas statistik dan persandian, Badan Penelitian dan Pengembangan. Lalu Badan Pendapatan daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Selain itu juga ada dinas yang dirampingkan, seperti Dinas PUCK dan Dinas PUBM yang dilebur menjadi satu yakni Dinas PU dan Penataan Ruang, Kemudian Dinas Peternakan melebur menjadi satu ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda OKI melebur ke Dinas Sosial.(fian)
