PALEMBANG, fornews.co – Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau langsung kondisi Jalan Sentosa, Kecamatan Plaju, Selasa (2/2/2021). Kedatangan Wawako ini untuk merespons berbagai keluhan dan laporan dari masyarakat yang terganggu dengan lubang bekas galian di jalan tersebut.
“Setelah kita lihat, memang galian ini milik kedua perusahaan tersebut (PDAM dan Jargas Kota) untuk penggantian pipa sebagai upaya peningkatan pelayanan. Namun, kita sudah perintahkan untuk memperbaiki,” ujar Finda di lokasi.
Wawako menegaskan, mulai tahun ini, Pemkot akan memperketat pengawasan pengerjaan pembangunan Jargas maupun PDAM.
“Tidak boleh ada sisa galian setelah pengerjaan. Sebetulnya ini tanggung jawab pihak ketiga. Karena itu kita akan mengawasi,” tegasnya.
Diakui Finda, untuk lubang galian Jargas memang baru akan ditutup setelah tiga bulan pengerjaan sebagai evaluasi mereka. Namun hal itu bukan berarti lubang galian dibiarkan begitu saja.
“Kita sudah berkoordinasi dengan PUPR dan PDAM. Tahun ini seluruh pekerjaan harus dikerjakan dengan tuntas dan rapi. Pemkot tidak ingin mendengar laporan ada jalan yang rusak karena galian pipa. Baik itu PDAM, Jargas dan perusahaan lainnya. Jangan membiarkan galian terbuka sehingga mengganggu lalu lintas pengendara,” kata Finda.
Apalagi saat musim hujan seperti sekarang, lanjut Wawako, galian dapat menyebabkan genangan sehingga menyebabkan banjir dan merusak ruas jalan.
“Kita akan menelusuri. Ruas jalan yang dalam pengerjaan galian juga jadi prioritas kita. Jangan sampai ada keluhan masyarakat dan membahayakan pengendara yang melintas,” ucapnya.
Dalam waktu dekat, kata Wawako, Dinas PUPR akan segera melakukan perbaikan. Setelah ditambal sulam akan dilakukan pengecoran permanen.
“Insyaallah diperbaiki. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan, baik itu Jargas maupun PDAM untuk memperbaiki. Akan kita dorong dan mengawasi pengerjaan melalui pihak kecamatan maupun kelurahan setempat, untuk menelusuri ruas yang ada galiannya,” tuturnya.
Untuk kedepannya, lanjut Finda, pihak kecamatan harus melakukan pengawasan dan memberi peringatan apabila perusahaan melakukan pengerjaan tidak bagus dan rapi. Dengan dasar itu, Pemkot Palembang bisa mengambil tindakan tegas menghentikan pengerjaan tersebut.
“Ini semata-mata demi kepentingan bersama, jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan,” tukasnya. (ije)
