PALEMBANG, fornews.co – Diversifikasi keterampilan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan khususnya perempuan, menjadi satu dari tiga isu yang dibahas pada Diseminasi Dokumen Kebijakan Hasil Dialog Kebijakan Nasional.
Diseminasi tentang Transformasi Ekonomi di Wilayah Penghasil Batubara Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), yang diinisiasi Yayasan Mitra Hijau di Hotel The Zuri, Palembang, Selasa (22/9/2026) itu, menghadirkan perwakilan Bappeda Sumsel, Bappeda Kota Palembang, akademisi, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, organisasi profesi, GIZ, serta jurnalis.
Agenda ini juga bagian dari Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI-JET) untuk memperkuat proses perencanaan partisipatif dan dialog multipihak dalam mendukung transisi energi, serta transformasi ekonomi di wilayah penghasil batubara, termasuk Sumsel.
Dokumen kebijakan yang di diseminasikan merupakan hasil dari proses konsultasi dan Dialog Kebijakan Nasional di Jakarta pada 9 Juni 2026 lalu. Dialog itu membahas berbagai tantangan dan kebutuhan kebijakan bagi wilayah yang memiliki ketergantungan terhadap sektor batubara.
Menurut Koordinator Proyek IKI-JET/Yayasan Mitra Hijau, Dicky Edwin Hindarto, tiga isu kebijakan utama yang menjadi perhatian adalah integrasi prinsip Just Transition dan Just Energy Transition dalam kriteria keberhasilan pascatambang; diversifikasi keterampilan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan khususnya perempuan, serta pengembangan skills roadmap untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi transformasi ekonomi.
Kemudian, kebutuhan dan opsi pembiayaan bagi implementasi transformasi ekonomi juga menjadi isu penting dalam dialog nasional.
“Transformasi ekonomi di wilayah penghasil batubara perlu dipersiapkan sejak dini. Hal yang dibutuhkan bukan sekadar mengganti sumber energi, tetapi memastikan masyarakat dan ekonomi lokal memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang dalam perubahan tersebut,” ujar dia.
Dicky mengatakan, bahwa Sumsel merupakan salah satu wilayah penting dalam produksi batubara nasional. Materi hasil konsultasi mencatat produksi batubara Sumsel pada 2025 mencapai sekitar 120,74 juta ton, sedangkan cadangan batubara diperkirakan mencapai sekitar 18,13 miliar ton.
Ketergantungan ekonomi terhadap sektor batubara, sambung dia, juga menjadi satu tantangan dalam proses transisi. Dalam materi konsultasi disebutkan, sektor pertambangan memberi kontribusi sekitar 17 persen terhadap APBD, sehingga perubahan permintaan batubara berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
Atas dasar itu, proses transisi perlu mempertimbangkan berbagai risiko, mulai dari potensi kehilangan pekerjaan, ketimpangan ekonomi di wilayah tambang, kerusakan lingkungan pascatambang, ketergantungan fiskal daerah, hingga belum siapnya sektor ekonomi pengganti.
“Transisi energi berkeadilan harus memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Manfaat dari perubahan ekonomi perlu diperluas, sementara risiko kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya harus diantisipasi melalui kebijakan dan program yang konkret,” kata dia.
Dicky mengungkapkan, selama kegiatan pertambangan berlangsung, perhatian diarahkan pada perlindungan lingkungan dan kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi hijau dan energi bersih, penguatan pasar dan rantai nilai, tata kelola CSR, penguatan sumber daya manusia dan generasi muda, kelembagaan dan kolaborasi, serta riset dan pembiayaan.
Lalu, untuk fase pascatambang, masukan mencakup reklamasi dan pemulihan lingkungan, pemanfaatan lahan pascatambang, transformasi ekonomi, serta keberlanjutan sosial dan peran perusahaan.
“Hal yang penting dari proses ini bukan hanya apa yang sudah dilakukan, tetapi bagaimana pembelajaran dan jejaring yang telah terbentuk dapat terus digunakan untuk menjawab kebutuhan Sumatera Selatan ke depan. Kolaborasi antarpihak perlu dijaga agar proses transformasi ekonomi tidak berhenti ketika satu proyek selesai,” ungkap dia.
Dicky menjelaskan, bahwa dokumen kebijakan menempatkan transformasi ekonomi sebagai proses lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, pekerja, masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perempuan, pemuda, serta kelompok terdampak.
Satu perhatian penting, memastikan mekanisme partisipasi masyarakat tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
“Hasil konsultasi menunjukkan ada kesenjangan antara kondisi ideal berupa inclusive decision-making, community empowerment, co-creation, dan equal voice dengan praktik yang masih banyak bersifat top-down, menempatkan masyarakat sebagai peserta, serta belum sepenuhnya memberikan ruang yang setara bagi kelompok terdampak,” jelas dia.
Karena itu, terang Dicky, penguatan Forum Konsultasi Daerah (FKD) dipandang penting sebagai satu ruang untuk membangun komunikasi dua arah, mempertemukan kepentingan berbagai pihak, serta memastikan adanya tindak lanjut terhadap hasil dialog.
“Diversifikasi ekonomi harus dimulai dengan melihat potensi yang sudah ada di masyarakat. Green jobs, UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, energi terbarukan, hingga ekowisata dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru apabila didukung oleh kebijakan, keterampilan, akses pasar, dan pembiayaan,” terang dia.
Dicky melanjutkan, bahwa Yayasan Mitra Hijau berharap proses dialog antara tingkat nasional dan daerah dapat terus diperkuat, sehingga rekomendasi kebijakan dapat dikontekstualisasikan dengan kebutuhan Sumsel.
“Kami berharap forum ini menjadi awal dari pembicaraan yang lebih panjang. Dokumen kebijakan adalah salah satu instrumen, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana rekomendasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah bersama di daerah melalui kolaborasi multipihak,” tandas dia.(kaf)
