PALEMBANG, fornews.co-Bergulirnya usulan pembangunan jalan angkut batubara di kawasan hutan di perbatasan Jambi-Sumatera Selatan (Sumsel), dinilai bakal mengusik ketenangan dari ratusan kepala keluarga (KK) masyarakat adat yang bermukim di areal tersebut.
Pasalnya, usulan terhadap jalan angkut batubara yang bawa PT Marga Bara Jaya, anak perusahaan tambang batubara PT Triaryani itu, melewati kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Sungai Kapas dan Sungai Meranti di wilayah Sumatera Selatan, serta HPT Sungai Kandang dan Hulu Sungai Lalan di Jambi. Nah, usualan tersebut hanya tinggal menunggu izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Diprediksi, keberadaan jalan tambang itu akan membuka akses perambahan ke dalam hutan, sehingga sumberdaya tradisional mereka, berupa hasil hutan bukan kayu, ikut rusak dan terancam habis.
Menanggapi usulan jalan angkut batubara tersebut, Direktur Yayasan Depati SumSel, Ali Goik mengungkapkan, bahwa di sekitar kawasan hutan produksi dataran rendah yang berkualitas baik dan terjaga itu, tinggal dan menetap masyarakat adat Batin Sembilan dan komunitas Suku Wong Kubu.
Wong Kubu sendiri, sambungnya, merupakan satu-satunya komunitas masyarakat adat yang masih tersisa pascadibubarkannya pemerintahan Margat tahun 1983, dari SK Gubernur Sumsel Nomor:142/KPTS/III/1983.
“Selama ini mereka memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, seperti madu, getah jernang dan jelutung, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Termasuk berburu babi hutan yang menjadi hama tanaman. Hasil hutan bukan kayu ini merupakan sumber penghidupan utama mereka. Jika hutan sudah tidak ada, mereka akan kehilangan sumber penghidupan yang sudah diandalkan secara turun temurun,” ungkapnya.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga menilai rencana pembangunan jalan angkut batubara tersebut akan memunculkan konflik sosial. Menurut Ketua AMAN Sumsel, Rustandi Adriansyah, dengan dibukanya jalan angkut batubara, maka akan membuka akses selebar-lebarnya kepada para pendatang untuk masuk dan merambah hutan yang masih dalam kualitas baik.
“Yang kami cemaskan, jalan tambang itu bukan memberi manfaat kepada masyarakat adat, tapi malah memicu konflik. Para perambah akan memanfaatkan kayu dan lahan untuk dimiliki, sementara kelompok SAD (Suku Anak Dalam) dan Batin Sembilan justru kehilangan sumber kehidupan mereka,” ujarnya.
Saat ini, terang Rustandi, terdapat sekitar 220 KK masyarakat adat, baik SAD maupun Batin Sembilan yang menjadikan kawasan hutan di perbatasan Jambi-Sumsel itu sebagai kawasan hidup dan sumber penghidupan mereka. “Jika hutan digerus dan dirambah, masyarakat adatlah yang akan merasakan dampaknya,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Hutan Kita Institut (HaKI) Sumsel, Aidil Fitri mengingatkan, sudah saatnya pemerintah pusat maupun daerah, melindungi masyarakat adat agar tidak kehilangan sumber daya penghidupan. Solusinya adalah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menerima usulan pembangunan jalan yang disampaikan PT marga Bara Jaya.
“Kami mendukung penuh jika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, tidak mengeluarkan izin pembangunan jalan angkut batubara kepada anak perusahan PT Triaryani,” katanya, seraya menegaskan, lansekap hutan Sungai Kandang-Hulu Sungai Lalan di Provinsi Jambi dan lansekap hutan Sungai Kapas-Sungai Meranti di wilayah Sumsel, saat ini sedang dalam proses pemulihan.
Apalagi, papar Aidil, langkah pemulihan kawasan hutan dataran rendah, termasuk salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pencapaian INDC. Rencana pembangunan jalan tambang batubara itu dinilainya bertolak belakang dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam pertemuan COP di Paris (Paris Agreement) tahun 2016, yakni berkontribusi dalam INDC (Intended National Determined Contribution) dengan pengurangan emisi sebanyak 29 persen, dibandingkan dengan business as usual (BAU) scenario by 2030.
“Semakin banyak dilakukan pemulihan ekosistem hutan, maka semakin besar berkontribusi pada penyerapan emisi karbon. Pemberian izin pembangunan jalan tambang tidak hanya akan memberikan dampak sosial kepada masyarakat adat, tetapi juga menafikan komitmen pemerintah dalam upaya pengurangan emisi karbon” tegasnya.
Aidil melanjutkan, jalan yang sudah diusulkan sejak 2013 itu, akan dibangun dari lokasi tambang PT Triaryani di Kabupaten Musi Rawas (Mura) menuju stockpile yang berada di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayunglincir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Dari 88 km jalan yang akan dibangun, sekitar 22 km berada di kawasan HPT Sungai Meranti dan Sungai Kapas, yang berada di Sumatera Selatan.
Agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari, Aidil meminta PT Marga Bara Jaya untuk menggunakan jalan yang sudah ada, karena selama ini sudah dimanfaatkan. Jalan dimaksud adalah melewati Desa Sako Suban, Desa Bintialo dan Desa Pangkalan Bulian –ketiganya berada di wilayah Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin.
“Jalan yang disebut warga sebagai jalan Conoco Philip ini, sudah lama dimanfaatkan oleh perusahaan tambang. Selain itu juga ada jalan alternatif, yakni melalui jalan existing PT Sentosa Bahagia Bersama (SBB). Jalan dimaksud selama ini hanya dimanfaatkan untuk jalan Hutan Tanaman Industri,” urainya.
Aidil menambahkan, dengan menggunakan jalan yang berada di luar kawasan Hutan Harapan, ada tiga manfaat yang bisa didapatkan sekaligus, yakni kawasan Hutan Harapan terhindar dari ancaman ekologis, yakni mengganggu upaya pemulihan hutan yang saat ini dilakukan PT Reki; Sumber kehidupan masyarakat adat Batin Sembilan, berupa hasil hutan bukan kayu yang berada di dalam kawasan Hutan Harapan, terlindungi dari gangguan pihak luar; dan Masyarakat yang tinggal di sekitar jalan yang akan dilewati juga ikut menerima manfaat ekonomi, karena ramainya aktivitas yang melewati wilayah mereka. (tul)
