SEKAYU, fornews.co– Wakil Bupati Muba Beni Hernedi meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Muba tidak takut menatap program-program terbaru yang dicanangkan, yakni Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU).
Dalam hal ini, Pemkab Muba akan menjalin kerja sama dengan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia selaku badan usaha pemrakarsa Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, terkait pengembangan teknologi 4G LTE frekuensi 450 MHZ di seluruh wilayah Muba.
Untuk itu, kata Beni, setiap perangkat daerah dituntut memiliki jiwa dengan semangat yang tinggi menerima terobosan baru tersebut dan optimistis dapat menjalankannya. Semata-mata, kerja sama yang dicanangkan tersebut demi percepatan pembangunan di Bumi Serasan Sekate.
“KPDBU ini merupakan sesuatu yang baru bagi kita, untuk itu kami minta kepada seluruh perangkat daerah harus semangat menerimanya,” tegas Beni saat memimpin rapat pembahasan dokumen pra feasibility studi dari PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, selaku badan usaha pemrakarsa Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha terkait pengembangan teknologi 4G LTE frekuensi 450 MHZ di seluruh wilayah Muba, di Ruang Rapat Sekate Pemkab Muba, Rabu (31/01).
Terkait itu pula, Beni meminta Dinas Kominfo Muba untuk mengagendakan pemaparan dari PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, guna mengetahui lebih jelas bentuk kerja sama tersebut. “Setelah paparan dari PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, kita juga harus koordinasikan ini dengan DPRD,” tukasnya.
Di tempat yang sama, senada dikatakan Sekretaris Daerah Muba Apriyadi. Di mana setiap perangkat daerah diminta jangan khawatir menatap sesuatu yang diprogramkan Pemkab. Karena kerja sama semacam ini demi pembangunan infrastruktur di Muba.
Namun Apriyadi meminta, agar juga dilakukan skala prioritas serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. “Kita perlu banyak belajar, untuk melakukan kerja sama ini,” kata Sekda.
Sementara, Sekretaris Dinas Kominfo Muba Dicky Meiriando menuturkan, tujuan KPDBU di antaranya, mencukupi kebutuhan pendanaan berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Kemudian menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.
